Nurazizah Dawanah, Semester 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Lentera24.com - Pajak Pertambahan Nila...
Lentera24.com - Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satu sumber pendapatan utama negara, digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Karena dampaknya yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, perubahan tarif PPN selalu menjadi masalah yang sensitif bagi masyarakat. Pemerintah baru-baru ini memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, yang mendapat dukungan dan kritik. Untuk memperkuat basis penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, dan memperbaiki kondisi fiskal, langkah ini dilakukan, terutama setelah dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh sektor ekonomi.
Tetapi di balik tujuan yang baik, kenaikan PPN menimbulkan banyak masalah. Peningkatan harga barang dan jasa menambah beban bagi orang-orang, terutama kelompok menengah ke bawah yang sudah terbebani oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Di tengah peningkatan biaya, para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan operasi mereka.Kebijakan ini menjadi alat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sudut pandang ekonomi makro, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat umum dan pelaku usaha.
Meningkatnya harga barang dan jasa adalah salah satu efek paling nyata dari kenaikan PPN. Meskipun peningkatan ini hanya 1%, itu memiliki dampak psikologis yang signifikan pada cara orang mengonsumsi makanan. Untuk tetap dalam anggaran, banyak rumah tangga mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak penting. Akibatnya, penjualan di ritel dan industri makanan minuman mengalami penurunan yang signifikan.
Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Mereka semakin tertekan karena harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar naik. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat jika tidak ada kebijakan mitigasi yang tepat. Sebaliknya, orang-orang dengan pendapatan menengah atas cenderung lebih tahan terhadap kenaikan PPN, tetapi mereka tetap mengubah cara mereka menghabiskan uang mereka. Sebagai contoh, mereka dapat menurunkan pengeluaran untuk hiburan, liburan, dan barang mewah karena mereka lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran mereka. Ini menunjukkan bagaimana kenaikan PPN memiliki dampak yang lebih luas daripada hanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Bagi pelaku usaha, kenaikan PPN meningkatkan beban operasional mereka, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak UKM yang berjuang untuk mengubah harga produk mereka karena khawatir kehilangan pelanggan, tetapi mereka juga harus menghadapi kenaikan harga bahan baku yang dikenakan PPN. Bisnis besar, terutama yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan, juga merasakan efeknya. Mereka harus membuat rencana baru untuk tetap kompetitif di pasar, baik melalui efisiensi operasional maupun diversifikasi produk.
Namun, bisnis dengan daya saing tinggi mungkin memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan produk yang lebih inovatif atau meningkatkan layanan untuk mempertahankan pelanggan. Meskipun terkena dampak lebih sedikit, sektor digital dan teknologi juga menghadapi masalah dalam menyesuaikan struktur harga layanan mereka. Dengan semakin banyak orang yang beralih ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku usaha di sektor ini perlu memastikan bahwa kenaikan harga tidak mengurangi daya tarik layanan mereka.
Sebagian besar rumah tangga, terutama yang berada di lapisan bawah dan menengah, merasa terbebani dengan kenaikan PPN, menurut survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset ekonomi. Kenaikan harga barang konsumsi dasar seperti energi, makanan, dan transportasi dapat mengurangi konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak dari kenaikan PPN mungkin tidak signifikan bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi. Mereka memiliki daya beli yang lebih besar dan dapat menyesuaikan pengeluaran mereka dengan kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, di mana orang kaya tetap dapat membeli barang premium, sementara orang miskin dan menengah mengalami penurunan kualitas hidup.
Sebaliknya, pemerintah mendapat manfaat besar dari kenaikan PPN, terutama dalam hal peningkatan penerimaan negara. Program pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan didukung dengan dana tambahan dari PPN, dan kebijakan ini juga merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan utang luar negeri pemerintah. Tetapi keberhasilan penggunaan dana ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika pendapatan tambahan dari PPN tidak dikelola dengan baik, manfaatnya bagi masyarakat akan sulit dirasakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan reformasi dalam manajemen anggaran negara untuk memastikan bahwa setiap sen yang diterima digunakan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, pendapatan dari PPN yang lebih tinggi dapat membantu pemerintah mengatasi tantangan lain, seperti pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim, pembangunan energi terbarukan, dan pengurangan ketimpangan regional. Kebijakan ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN, pemerintah harus mengambil beberapa tindakan strategis, yang di antaranya adalah:
Subsidi dan Bantuan Sosial.
Subsidi untuk barang kebutuhan pokok dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemerintah harus memperluas program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Pelatihan dan Insentif bagi UKM:
Pelatihan dan insentif pajak dapat membantu UKM menyesuaikan diri dengan perubahan. Pelatihan tentang manajemen keuangan dan strategi penjualan juga dapat membantu mereka.
Peningkatan Transparansi Anggaran.
pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan tambahan dari PPN digunakan untuk tujuan sosial. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pengawasan publik dan laporan keuangan yang terbuka.
Sosialisasi dan Pendidikan.
Masyarakat harus disosialisasikan lebih luas tentang pentingnya kenaikan PPN dan manfaatnya bagi negara. Selain itu, penting untuk mengajarkan masyarakat tentang pengelolaan keuangan untuk membantu mereka mengubah cara mereka menghabiskan uang.
Reformasi kebijakan PPN setelah kenaikan tarif 11% merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi yang beragam terhadap berbagai sektor ekonomi, masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara.
Peningkatan harga barang dan jasa akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama orang berpenghasilan rendah dan menengah. Di sisi lain, penurunan permintaan mungkin terjadi di beberapa sektor ekonomi, seperti perdagangan ritel dan jasa. Dalam jangka panjang, reformasi ini dapat menghasilkan sistem pajak yang lebih adil dan stabil, tetapi pemerintah harus mengimbanginya dengan kebijakan pengamanan sosial untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak akan tetap hidup.
Peningkatan harga barang dan jasa akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama orang berpenghasilan rendah dan menengah. Di sisi lain, penurunan permintaan mungkin terjadi di beberapa sektor ekonomi, seperti perdagangan ritel dan jasa. Dalam jangka panjang, reformasi ini dapat menghasilkan sistem pajak yang lebih adil dan stabil, tetapi pemerintah harus mengimbanginya dengan kebijakan pengamanan sosial untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak akan tetap hidup.
Untuk mencapai tujuan fiskal yang diinginkan, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penghindaran pajak dan langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal. Selain itu, sektor bisnis harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini melalui inovasi dan efisiensi. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan kenaikan PPN ini menghadirkan beberapa hambatan, Indonesia dapat menggunakannya sebagai salah satu alat, dengan perencanaan yang cermat dan kebijakan pendamping yang tepat untuk memperkuat perekonomian nasional di masa depan. ***
