Novi Andrianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Lentera24.com - Kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah dengan denda...
Lentera24.com - Kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah dengan denda yang
tidak masuk akal sebesar 5 ribu rupiah mencerminkan ironi besar dalam sistem
penegakan hukum kita. Angka korupsi yang sangat fantastis ini seharusnya
membawa dampak besar bagi negara, tetapi respons hukumnya justru menghadirkan
tanda tanya besar di benak masyarakat.Bayangkan, 5 ribu rupiah—jumlah yang
bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari—dijadikan bentuk
“pertanggungjawaban” bagi pelaku yang merugikan negara triliunan. Ini bukan sekadar
soal nominal, tetapi tentang keadilan yang terasa jauh dari harapan. Ketimpangan
ini menunjukkan bahwa hukum di negeri kita masih memiliki banyak celah,
terutama ketika menyentuh mereka yang berada di level kekuasaan. Padahal,
korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti sendi-sendi
kehidupan bangsa, menghambat pembangunan, dan memperburuk kesejahteraan
masyarakat. Denda yang tak sepadan ini adalah sebuah tamparan bagi upaya
pemberantasan korupsi dan mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam penegakan
hukum. Sudah saatnya masyarakat bersuara lebih lantang dan mendorong perbaikan
sistem hukum agar keadilan bisa ditegakkan dengan benar. Hukum harus menjadi
alat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan melindungi segelintir pihak
yang justru merusak bangsa.
Kasus dugaan korupsi dengan nominal yang besar, seperti yang
mencapai 300 triliun namun hanya dikenakan denda 5.000, tentunya memicu
kontroversi dan kemarahan publik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam fenomena seperti ini:
Ketidakadilan Hukum : Denda
sebesar 5.000 rupiah dibandingkan dengan nilai dugaan korupsi yang sangat besar
menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Publik biasanya mengharapkan
hukuman yang setimpal, apalagi untuk kasus yang berdampak besar pada negara dan
masyarakat.
Kepercayaan Publik yang
Merosot: Ketika kasus korupsi besar diselesaikan dengan hukuman yang terkesan
sangat ringan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan institusi
pemerintah menurun drastis. Masyarakat mungkin merasa bahwa penegak hukum dan pemerintah
tidak serius memberantas korupsi.
Dampak Sistemik : Jika
hukuman-hukuman seperti ini terus terjadi, bisa menciptakan iklim yang
memperkuat budaya korupsi. Para pelaku korupsi mungkin merasa bahwa risiko yang
mereka hadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
