Valendra Putra Setiawan Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Lentera24.com - Apakah anda tau siapakah ferdi samb...
Lentera24.com - Apakah anda tau siapakah ferdi sambo ini??? Kasus Ferdi Sambo, yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri, telah menjadi perhatian luas publik di Indonesia, terutama karena sifatnya yang kompleks dan dampaknya terhadap institusi kepolisian. Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J), yang diduga dilakukan dalam rangka menutupi skandal pribadi. Beberapa opini hukum dapat muncul terkait dengan kasus ini, baik dari segi proses hukum maupun dampaknya terhadap kepercayaan publik. Ferdy Sambo adalah seorang mantan perwira tinggi polisi di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Namanya menjadi sorotan publik pada tahun 2022 setelah ia terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Kasus ini mengungkap berbagai skandal dalam tubuh kepolisian dan menarik perhatian luas dari masyarakat. Ferdy Sambo kemudian dipecat dari kepolisian, dituntut di pengadilan, dan pada awal tahun 2023, ia divonis hukuman mati oleh pengadilan Indonesia atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut.
Kasus ferdi sambo memiliki dampak yang signifikan di berbagai aspek, terutama pada institusi hokum di Indonesia. Berikut dampak utamanya :
1. Terguncangnya kepercayaan publik terhadap polri
• Krisis kepercayaan : kasus ini membuat kepercayaan public terhadap institusi Polri menurun drastis. Karena masyarakat merasa kecewa dan mempertanyakan integritas serta transparasi.
• Tuntutan Reformasi Institusi : ada seruan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, aktivis, dan politisi, untuk melakukan reformasi ditubuh Polri, dengan harapan dapat memperbaiki profesionalisme dan mencegah kejadian serupa terulang.
2. Pengaruh Terhadap Penegak hukum
• Proses Hukum yang Diperketat : kasus ini menjadi contoh bagi sistem peradilan di Indonesia untuk lebih transparan dan tegas dalam menangani kasus hukum, khususnya yang melibatkan pejabat tinggi.
• Peningkatan Pengawasan Internal : kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih kuat dalam institusi-institusi penegak hukum.
3. Dampak Sosial dan Psikologis
• Munculnya Ketidakpuasan Sosial : keterlibatan perwira tinggi polisi dalam tindakan kriminal menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik. Kasus ini juga memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak merata, terutama jika melibatkan pejabat atau orang berkuasa.
• Trauma bagi Keluarga Korban : keluarg Brigadir Yosua, sebagai korban, mengalami tekanan emosional yang berat. Mereka harus melalui proses panjang untuk mendapatkan keadilan, dan ini menjadi salah satu cerita memilukan yang mempengaruhi opini publik.
4. Perubahan dan Reformasi Institusional
• Pemecatan dan Evaluasi : kasus ini memicu pemecatan Ferdy Sambo dari kepolisian dan evaluasi terhadap banyak anggota Polri yang diduga terlibat. dan terjadilah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalamn penegakan hukum di kalangan rapat.
• Peningkatan upaya pengawasan di tubuh Polri : Setelah kasus ini mencuat, Polri berusaha memperketat sistem pengawasan terhadap anggotanya, terutama yang bertugas di posisi-posisi penting dan strategis.
5. Perhatian terhadap Etika dan Disiplin di Kepolisian
• Etika Profesi dan Pengakan Disiplin : kasus ini menyoroti lemahnya penegakan disiplin di tubuh kepolisian, terutama di kalangan perwira tinggi. Diharapkan ada pembenahan terkait pembinaan etika dan disiplin di kalangan anggota Polri.
Ferdy Sambo dijerat dengan beberapa pasal terkait pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Pasal-pasal yang dikenakan kepadanya adalah:
1. Pasal 340 KUHP – Pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal ini digunakan karena pembunuhan dilakukan dengan rencana matang.
2. Pasal 338 KUHP – Pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal ini digunakan sebagai alternatif bila unsur perencanaan tidak terbukti.
3. Pasal 55 dan 56 KUHP – Turut serta dalam tindak pidana, karena Ferdy Sambo tidak melakukan pembunuhan sendiri, tetapi bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.
Dan saran yang tepat yang saya berikan terhadap kasus ini adalah Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Polri, untuk memperkuat pengawasan dan reformasi internal. Diperlukan tindakan nyata untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan dan untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah terlanjur rusak. Institusi Polri harus belajar dari kasus ini dan menunjukkan bahwa mereka mampu membersihkan diri dan melayani masyarakat dengan integritas yang lebih tinggi.***
