Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Muara pembangunan berkelanjutan di Aceh Tamiang mesti menjawab masalah pembangunan itu sendiri. Inilah penek...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Muara pembangunan berkelanjutan di Aceh Tamiang mesti menjawab masalah pembangunan itu sendiri. Inilah penekanan Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra, saat membuka FGD Penyusunan Inisiatif Cetak Biru Lanskap Berkelanjutan melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Aceh Tamiang, bertempat di aula Bappeda, Selasa 6 Agustus 2024.
“Masyarakat tidak melihat data-data. Mereka akan menilai lewat fakta yang ada,” ucapnya.
Melanjutkan pernyataan tersebut, Pj. Bupati Asra memberikan contoh. Dari data yang ada, misalnya, perambahan hutan di Aceh, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, mengalami penurunan.
“Tapi faktanya, banjir masih sering terjadi. Ini membuktikan masalahnya belum selesai. Boleh jadi perambahan hutan masih terjadi, sehingga kita terus saja mengalami bencana banjir,” sambungnya.
Pun begitu dengan perkembangan pembangunan komoditas lestari di Bumi Muda Sedia. Meningkatnya jumlah luasan dan produksi sawit lestari memang memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekebun. Namun, kata Pj. Bupati Asra lagi, peningkatan kesejahteraan pekebun tersebut semestinya juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
“Jadi bukan hanya pekebun yang sejahtera, tapi bagaimana masyarakat sekitar kebun juga ikut merasakan kesejahteraan yang layak,” terangnya melanjutkan.
“Bagaimana lanskap cetak biru berkelanjutan ini mesti mampu menjadi solusi permasalahan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif dan mampu menyelesaikan persoalan dasar kita, kemiskinan, stunting, dan pengangguran,” timpal Pj. Bupati Asra.
Dalam pada itu, Pj. Bupati Asra kemudian menyampaikan sejumlah contoh persoalan di hulu pembangunan dan bagaimana solusinya. Secara lebih lugas, dalam konteks yang kecil, ia membagikan pengalaman pribadinya menangani persoalan pembangunan yang dimaksudkannya tersebut. Kendati pun demikian, dalam konteks kewilayahan, ia mengakui penanganan persoalan itu mesti melibatkan semua pemangku kepentingan dan multi pihak.
Kolaborasi tersebut diyakini bisa menyelesaikan persoalan pembangunan secara bersama-sama.
Kepala Bappeda, M. Zein, dalam pengantarnya melaporkan, kegiatan ini diinisiasi oleh PUPL dan LTKL.
Kepala Bappeda, M. Zein, dalam pengantarnya melaporkan, kegiatan ini diinisiasi oleh PUPL dan LTKL.
Disebutkan Zein, cetak biru lanskap berkelanjutan merupakan perluasan program pembangunan komoditas lestari yang juga dikerjakan oleh PUPL.
“Ini melibatkan seluruh pihak dan pemangku kepentingan pembangunan, pemerintah, pihak swasta, lembaga sipil dan swadaya masyarakat untuk Aceh Tamiang yang lebih baik,” sebutnya.
Sementara itu, Destriko selaku perwakilan LTKL mengatakan, FGD inisiatif cetak biru lanskap berkelanjutan masih berupa diskusi dan curah pendapat guna mengumpulkan data dan informasi tentang isu, solusi dan dampak permasalahan pembangunan. Ia mengatakan, hingga dua tahun ke depan, LTKL mendorong semua anggotanya, termasuk Aceh Tamiang, memiliki cetak biru lanskap berkelanjutan yang menjadi salah satu dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang di daerah tersebut.
“Kita akan berbagi data dan informasi tentang isu pembangunan, apa dan siapa targetnya dan bagaimana solusinya. Ini akan kita bahas dan merancang strategi bagaimana kita akan berbagi peran guna penyelesaiannya,” pungkas Destriko.
Kegiatan FGD diikuti oleh sejumlah kepala/perwakilan OPD, pihak swasta dan korporasi, serta lembaga sipil dan swadaya masyarakat yang menjadi bagian integral pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang. []L24.Sai
