Indah Oktaviana, Mahasiswi Semester 1 Fakultas Hukum Mata Kuliah Ilmu Negara Universitas Pamulang Lentera24.com - Indonesia tengah memulai...
Lentera24.com - Indonesia tengah memulai perubahan sejarah yang monumental yaitu pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara direncanakan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Hal ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Proyek ambisius ini bukan hanya tentang pindahnya pusat administrasi, melainkan juga sebuah langkah strategis menuju kemajuan yang merata di seluruh nusantara.
Sejarah IKN Mengutip laman Kemenkeu RI, Perjalanan pemindahan IKN telah dimulai sejak era Presiden Soekarno di tanggal 17 Juli 1957. Saat itu, Soekarno memperkenalkan ide ini dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi potensial. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun, ide ini hanya sebatas wacana dalam rencana jangka pendek. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.
Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Namun, wacana tersebut tidak pernah terwujud. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru. Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat isu ini sebagai solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi fokus penting dalam pemikiran Presiden. IKN tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang.
Mengapa Pemindahan IKN Penting? Pemindahan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang terlalu terfokus di Pulau Jawa. Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi, sementara IKN di Kalimantan Timur akan menjadi pusat administrasi negara yang menawarkan identitas yang unik dan berbeda. Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang telah diambil oleh pemerintah. Keputusan ini telah menuai pro dan kontra dari masyarakat, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakannya.
Menghadapi tantangan masa depan Salah satu urgensi tujuan pemindahan IKN adalah untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia. Untuk mencapai
Visi tersebut, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi.
Membangun Indonesia yang inklusif Urgensi pemindahan IKN lainnya adalah untuk membangun Indonesia yang inklusif. Selama ini, pembangunan di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di antara wilayah-wilayah di Indonesia.
3. Kondisi objektif Jakarta Selain itu, pemindahan IKN juga didasarkan pada kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan yang parah, dan permasalahan lingkungan yang serius.
4. Pemindahan IKN sebagai wujud kecintaan dan bakti pada NKRI Pemindahan IKN merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah melalui proses demokrasi. Keputusan ini harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pemindahan IKN pasti akan menimbulkan tantangan dan hambatan. Namun, bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi tantangan tersebut dan meminimalisasi ekses dari pemindahan IKN. Pemindahan IKN merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Keputusan ini harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti pada NKRI.
Tahapan dan Prinsip Pembangunan IKN Pemindahan IKN menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai proyek prioritas strategis. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama: 2022-2024: Tahap Awal Pemindahan ke Kawasan IKN Fase ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Ibu Kota Nusantara. Meliputi konstruksi Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan. Pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga menjadi fokus, dengan infrastruktur yang dapat menampung 500 ribu penduduk pada tahap awal. 2025-2035: Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh Fase ini berfokus pada pengembangan IKN sebagai pusat yang tangguh dan berdaya saing. Ini melibatkan pengembangan fase-fase kota berikutnya, pusat inovasi, ekonomi, serta pemindahan penuh pusat pemerintahan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan pusat keputusan.
Prinsip Utama Pembangunan IKN Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekadar tentang memindahkan pusat administrasi, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam proses pembangunannya, diterapkan delapan prinsip utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sebuah komunitas yang berkelanjutan dan menyeluruh.
1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam Mendesain Ibu Kota Negara dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat menjadi prinsip penting. Melalui pemahaman mendalam terhadap ekosistem, topografi, dan karakteristik geografis kawasan, pembangunan Ibu Kota dapat terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitar, serta memastikan keberlanjutan ekosistem yang ada.
2. Bhinneka Tunggal Ika Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman budaya, sosial, dan etnis dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Dengan menghargai dan memahami keberagaman ini, Ibu Kota dapat menjadi cerminan yang nyata dari semangat persatuan dalam perbedaan, seperti yang tercermin dalam motto nasional "Bhinneka Tunggal Ika."
3. Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses Konektivitas dan aksesibilitas yang baik menjadi fokus prinsip ini. Pengembangan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antarwilayah dan memastikan akses yang mudah bagi warga menjadi kunci. Fasilitas transportasi yang efisien akan mendukung aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi.
4. Aman dan Terjangkau Lingkungan yang aman dan terjangkau menjadi aspek utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Langkah-langkah keamanan harus terintegrasi dalam desain, sementara kebijakan terkait perumahan dan biaya hidup harus memastikan bahwa Ibu Kota dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup.
5. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi Penerapan teknologi modern menjadi kunci dalam mencapai kenyamanan dan efisiensi di Ibu Kota Negara. Penggunaan inovasi teknologi dalam manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi akan memastikan operasional yang efisien dan memberikan kenyamanan kepada warga.
6. Peluang Ekonomi untuk Semua Menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi prinsip fundamental. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja akan menjadikan Ibu Kota Negara sebagai pendorong ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Dampak dan Harapan Pemindahan IKN diharapkan membawa dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga keseimbangan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Pemindahan Ibu Kota Negara adalah lebih dari sekadar perubahan geografis, tetapi sebuah perjalanan transformasi yang mengarah pada kemajuan merata dan berkelanjutan bagi Indonesia, menuju cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.
Kritik dan Saran
Kritik: terhadap dampak lingkungan Ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN dapat berdampak negatif pada lingkungan, terutama karena pelepasan kawasan hutan untuk menyediakan lahan bagi proyek ini. Hal ini dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan lingkungan secara keseluruhan.
Terhadap apakah pembangunan IKN akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Beberapa pihak berpendapat bahwa sebaiknya fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang sudah ada, daripada membangun ibu kota baru.
Kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan terkait IKN tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai. Beberapa pihak berpendapat bahwa masyarakat seharusnya lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek ini.
Saran: Menurut sya, pemindahan ibu kota ke kalimantan timur merupakan suatu langkah yg strategis. Untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi pulang jawa. Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis pariwisata dan ekonomi sementara kalimatan akan menjadi pusat administrasinya.
Keputusan ini merupakan keputusan yang tepat oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai visi indonesia tahun 2045 yaitu,memajukan perekonomian Indonesia menjadi urutan terbesar ke 5 di dunia.
Pemindahan ikn merupakan suatu upaya.pembangun indonesia yg lebih baik di masa depan sekaligus mewujud kecintan dan bakti kepada NKRI.
Dengan itu sya setuju dengan adanya pemindahan ibu kota ke kalimantan.karna lingkungan menjadi aman dan terjangkau sebagai aspek utama dalam pembangunan ibu kota,peluang ekonomi menciptakan kesempatan ekonomi yg merata bagi semua lapisan masyarakat dan saya berharap pemindahan IKN dapat membawa dampak yg sangat signifikan bagi masyarakat secara ke keseluruhan dan merata. Mulai dari meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga seimbangan ekonomi. untuk dapat melakukan perjalanan yang mengarah pada kemajuan merata dan berkelanjutan serta dapat menuju cita-cita. Menjadi negara maju pada tahun 2045.
Dampak Besar IKN
Melky Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berdampak ke kawasan terdekat, tetapi hingga ke wilayah lain. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan bahan seperti batu dan pasir, selain itu listrik juga harus tersedia.***
