Rizky Aris Al-Nashihi Mahasiswa Semester 1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com - Ketidakadilan dalam pe...
Universitas Muhammadiyah Malang
Lentera24.com - Ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan antara peserta BPJS dan layanan kesehatan berbayar merupakan issu yang meruncing di tengah masyarakat Indonesia, kendati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan menyediakan akses kesehatan yang merata, realitanya di lapangan seringkali menunjukkan disparitas yang signifikan. Pasien BPJS seringkali mendapati diri mereka menerima pelayanan yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan pasien yang menggunakan layanan kesehatan berbayar.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidakadilan ini termasuk; Peningkatan ketersediaan fasilitas dalam pelayanan kesehatan.
Memastikan kebersediaan sumber daya, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan efisien, Peninjauan sistem tarif yang diberikan kepada pasien BPJS.
Menilai kembali sistem tarif untuk memastikan kelanjutan dan adilitas dalam pengiriman biaya pasien BPJS, Memperkuat sistem rujukan.
Memastikan peserta BPJS mendapatkan rujukan yang tepat dan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kerjasama yang lebih erat antara berbagai tingkatan fasilitas Kesehatan, Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan:
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap tingkatan secara efektif dan efisien, serta memastikan tercapanai standar pelayanan minimal.
Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan perasaan adanya kasta dalam pelayanan Kesehatan. Terdapat beberapa faktor menjadi penyebab utama ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya sarana fisik, yang mengakibatkan pelayanan BPJS menjadi kurang maksimal. Rumah sakit dan puskesmas pemerintah yang menjadi mitra BPJS terkadang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas medis dan jumlah tenaga medis yang cukup.
Pembatasan layanan untuk pasien BPJS juga dianggap diskriminatif, di mana pelayanan tertentu hanya ditawarkan untuk pasien BPJS, sedangkan pelayanan yang lebih kompleks dan berkualitas lebih tinggi hanya tersedia bagi mereka yang bersedia membayar lebih. Perbedaan pelayanan antara peserta BPJS dan layanan kesehatan berbayar dapat dilihat dari beberapa aspek.
Pertama, sarana fisik menjadi faktor kritis. Pasien BPJS seringkali mendapati diri mereka diberikan pelayanan di fasilitas yang kurang memadai, terutama dalam hal peralatan medis, ketersediaan ruang perawatan dan juga perlakuan yang semena-mena dengan kerja yang sangat lambat dan mendahulukan pasien yang berbayar. Keterbatasan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pengalaman pelayanan kesehatan.
Kedua, pembatasan layanan untuk pasien BPJS menjadi masalah serius.
Rumah sakit dan puskesmas pemerintah yang melayani peserta BPJS seringkali hanya menyediakan pelayanan terbatas yang membuat pasien BPJS tidak tahan dan merasa kurang di adili. Contohnya seperti pemeriksaan sederhana, pelayanan yang tidak di spesialkan atau pemberian obat-obatan dasar serta penjelalasan yang kurang maksimal pertama, lamban dan lamanya waktu tunggu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, pelayanan yang lebih kompleks dan canggih hanya tersedia untuk pasien yang menggunakan layanan kesehatan berbayar. Disparitas ini menciptakan kesan bahwa pelayanan kesehatan memiliki tingkatan atau kelas tertentu. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh agar pelayanan kesehatan menjadi lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Langkah-langkah konkrit yang dapat diambil melibatkan peningkatan ketersediaan fasilitas dalam pelayanan Kesehatan yang dimana Memastikan kebersediaan sumber daya, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan efisien, peninjauan ulang sistem tarif yang diberikan kepada pasien BPJS dan Menilai kembali sistem tarif untuk memastikan kelanjutan dan adilitas dalam pengiriman biaya pasien BPJS., dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan spesialis.
Pemerintah juga dapat memperkuat sistem rujukan. Memastikan peserta BPJS mendapatkan rujukan yang tepat dan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kerjasama yang lebih erat antara berbagai tingkatan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa peserta BPJS mendapatkan rujukan yang tepat dan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Ini dapat melibatkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, Implementasi kebijakan inklusif dan tidak memihak:
Memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak memihak, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pelayanan kesehatan yang setara tanpa memandang status kepesertaan dalam program Kesehatan dan spesialis. Langkah-langkah kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara hati-hati, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga kesehatan, organisasi profesi medis, dan masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak memihak, sehingga seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status kepesertaan dalam program kesehatan, dapat menikmati pelayanan kesehatan yang setara. Dalam kesimpulan, ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan antara peserta BPJS dan layanan kesehatan berbayar adalah masalah yang memerlukan perhatian serius.
Penyebabnya yang kompleks, seperti kurangnya sarana fisik dan pembatasan layanan, harus diatasi melalui perbaikan sistem kesehatan yang menyeluruh. Solusi yang diusulkan, seperti peningkatan ketersediaan fasilitas, peninjauan sistem tarif, dan memperkuat sistem rujukan, dapat menjadi langkah awal untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih adil di Indonesia.
Penting untuk diingat bahwa upaya ini memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, diharapkan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan dapat diatasi, dan setiap warga negara dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan meliputi Peningkatan ketersediaan fasilitas dalam pelayanan kesehatan: Memastikan kebersediaan sumber daya, infrastruktur, dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan efisien, Peninjauan sistem tarif yang diberikan kepada pasien BPJS: Menilai kembali sistem tarif untuk memastikan kelanjutan dan adilitas dalam pengiriman biaya pasien BPJS, Memperkuat sistem rujukan: Memastikan peserta BPJS mendapatkan rujukan yang tepat dan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kerjasama yang lebih erat antara berbagai tingkatan fasilitas Kesehatan, Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap tingkatan secara efektif dan efisien, serta memastikan tercapanai standar pelayanan minimal,Penerapan sistem rujukan yang komprehensif: Mengucapkan syukur ke hadirat pemangku kepentingan, termasuk lembaga kesehatan, organisasi profesi medis, dan masyarakat, untuk mengembangkan sistem rujukan yang lebih komprehensif dan efisien.***
