Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia diikuti hampir 1.000 peserta...
 |
| Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia diikuti hampir 1.000 peserta dari 22 Provinsi Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dan 156 DPD Kabupaten/Kota Apkasindo di Grand Paragon Hotel Jakarta, Kamis 07 Desember 2023.(Bangkapos.com/Edwardi) |
Lentera24.com | JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo diwakili Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto membuka Pertemuan Nasional (Penas) Petani Kelapa Sawit Indonesia diikuti hampir 1.000 peserta dari 22 Provinsi Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dan 156 DPD Kabupaten/Kota Apkasindo di Grand Paragon Hotel Jakarta, Kamis (07/12/2023).
Kegiatan ini mengangkat tema Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pilar Ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan Presiden RI Joko Widodo berhalangan karena membuka kegiatan koperasi dan beliau menyampaikan salam kepada seluruh petani kelapa sawit di Indonesia.
"Kita ketahui bersama Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit di dunia dan sekitar 16 juta ton diproduksi oleh petani kelapa sawit rakyat, dari statistik perkebunan kelapa sawit rakyat ada 6,31 juta hektare dengan rata-rata produktivitas 2,6-3 ton per hektare," kata Airlangga.
Dilanjutkannya, untuk itu kita perlu ada peningkatan produktivitas dengan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dalam kurun waktu 5 tahun 2017-2023 , di mana sekitar 300 ribu lebih hektar atau 134.000 pekebun dengan total dana tersalur sekitar Rp8,9 Triliun.
"Karena itu saya minta pihak BPDPKS ditepuki karena sudah berhasil menjalankan program ini, namun Bapak Presiden RI Jokowi merasa belum cukup dan mau 300.000 petani kelapa sawit lagi yang merasakan ini dengan luas 800.000 hektare," ujarnya.
Diakuinya ada persoalan petani kelapa sawit rakyat yang berkebun saat di lahan yang ketelanjuran (lahan hutan kawasan).
Untuk itu pemerintah sudah menargetkan untuk menyelesaikan perkebunan yang berada di kawasan hutan ini.
"Persoalan ini bisa diselesaikan di Kementerian KLHK dan disertifikatkan di Kementerian ATR/BPN. Untuk verifikasinya dilakukan di KLHK dulu secara teknis setelah itu baru ke ATR/BPN melalui e-sertifikat sudah dipersiapkan," jelas Airlangga.
Ditambahkannya, untuk itu hal ini menjadi PR bagi Apkasindo untuk menyelesaikan yang 800.000 hektare atau 350.000 petani ini agar diverifikasi lagi, by name, by address , by location agar program replanting atau PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) ini bisa terus dilanjutkan.
"Bila persoalan ini sudah diselesaikan maka pemerintah melalui BPDPKS akan mendorong pencairan dana untuk program replanting ini," tegas Airlangga.
Sementara itu Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung mengatakan petani sawit rakyat sangat mengapresiasi dan bangga dengan Presiden RI Joko Widodo yang sudah mendirikan dan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Namun masih banyak yang kami inginkan dari adanya BPDPKS ini, tolong pemerintah buatlah peraturan yang bisa membuat kami bisa melompat dan menjangkau bantuan ini melalui BPDPKS. Kami mohon lebih dipermudah lagi persyaratan untuk melakukan verifikasi ini, sehingga mudah mendapatkan rekomtek dari kementerian terkait," kata Gulat.
Diakuinya, para petani kelapa sawit banyak yang kecewa dengan aturan yang sudah Dirjen Perkebunan untuk bisa mendapatkan rekomtek ini dan lainnya, termasuk dalam hal pendirian pabrik kelapa sawit rakyat.
"Sehingga banyak petani kesulitan mengakses dana dari BPDPKS ini," imbuhnya.
Gulat juga berharap agar pihak Kementerian KLHK bisa membantu para petani yang berkebun di kawasan hutan di bawah 5 hektare dan sudah lebih 5 tahun mengusahakannya agar bisa mengikuti program PSR.
"Hal ini dalam rangka mencapai target PSR yang dicanangkan Presiden RI Jokowi agar bisa kita dicapai," harapnya.[]L24.Bangkapos.com/Edwardi
