Adit Rachmat Raehal Mahasiswa Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com - Pentingnya hukum kebe...
Lentera24.com - Pentingnya hukum kebendaan dalam sistem hukum tidak dapat diragukan lagi. Hukum kebendaan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memfasilitasi transaksi properti yang aman dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum kebendaan, masyarakat dapat memiliki keyakinan hukum yang memberikan kepastian hukum, dan konflik yang mungkin timbul terkait dengan properti dapat diselesaikan secara adil dan efektif.
Hukum kebendaan sendiri adalah cabang hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum yang melibatkan benda atau properti. Ini termasuk aturan-aturan yang mengatur kepemilikan, pemindahan, penggunaan, dan perlindungan terhadap benda atau properti.
Prinsip dasar dalam hukum kebendaan adalah hak milik. Hak milik adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki dan menguasai benda secara eksklusif, serta untuk menggunakannya dan memperoleh manfaat darinya. Hukum kebendaan juga mencakup aspek-aspek seperti hak sewa, hak jaminan (misalnya hipotek), dan hak pengembalian atas kerugian.
Di berbagai negara, hukum kebendaan dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum yang dianut. Ada beberapa sistem hukum yang berbeda di dunia, termasuk sistem hukum umum (common law) yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, serta sistem hukum kontinental (civil law) yang diterapkan di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Indonesia.
Prinsip-prinsip hukum kebendaan bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi ada beberapa konsep dasar yang umum diterima dalam banyak sistem hukum. Beberapa konsep dasar dalam hukum kebendaan meliputi:
Kepemilikan: Hukum kebendaan mengatur hak kepemilikan atas benda atau properti. Ini termasuk aturan tentang cara memperoleh kepemilikan, peralihan kepemilikan, dan pembebasan kepemilikan.
Hak Reklamasi: Hak ini memberikan pemilik benda yang hilang atau dicuri hak untuk memulihkan kepemilikan atas benda tersebut.
Hak Tanggungan: Ini adalah hak yang diberikan kepada kreditor atas properti debitor sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Jika debitor gagal membayar utang, kreditor dapat menjual atau mengambil properti tersebut untuk melunasi utang.
Hak Milik Intelektual: Hukum kebendaan juga mencakup perlindungan terhadap hak milik intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri.
Perjanjian Kebendaan: Hukum kebendaan mengatur perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan benda atau properti, seperti kontrak jual beli, sewa, atau penyewaan.
Perlindungan Konsumen: Hukum kebendaan juga melibatkan perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, serta tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat atau berbahaya.
Perlu diingat bahwa hukum kebendaan dapat bervariasi antara negara dan sistem hukum yang berbeda. Jadi, penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tertentu saat mempelajari atau menghadapi isu-isu hukum kebendaan.
Setidaknya Terdapat lima sistem hukum (legal system) di dunia, yaitu; sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo-Saxon (commonlaw), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis). Dan yang akan kita mau bahas sedikit yaitu Common law dan Civil law.
Common law
Common law adalah sistem hukum yang berasal dari hukum Inggris yang menekankan peran preseden yudisial dan hukum kasus dalam membentuk dan menafsirkan hukum. Ini berkembang di Inggris selama Abad Pertengahan dan menyebar ke banyak negara yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Inggris, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India.
Istilah "common law" mengacu pada undang-undang yang didasarkan pada keputusan yudisial yang dibuat oleh pengadilan daripada undang-undang yang diberlakukan oleh badan legislatif. Dalam sistem ini, hakim berwenang untuk membuat penetapan hukum dan menafsirkan undang-undang berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya, yang dikenal sebagai preseden, serta asas dan penalaran hukum.
Salah satu karakteristik kunci dari common law adalah doktrin Starde decisis, yang berarti bahwa pengadilan terikat oleh presiden yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus serupa. Prinsip ini memberikan konsistensi dan prediktabilitas dalam sistem hukum, karena pengadilan yang lebih rendah diharapkan untuk mengikuti prinsip hukum yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali ada alasan kuat untuk menyimpang darinya.
Common law juga mengakui pentingnya prinsip-prinsip hukum seperti kesetaraan dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap kasus dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, meskipun tidak ada undang-undang atau preseden khusus yang mengatur situasi tersebut.
Perlu dicatat bahwa sistem hukum umum hidup berdampingan dengan sistem hukum sipil di banyak negara. Sistem hukum perdata, yang didasarkan pada undang-undang yang dikodifikasikan, memiliki perangkat hukum yang lebih terstruktur dan komprehensif yang diberlakukan oleh badan legislatif, sementara sistem hukum umum sangat bergantung pada keputusan yudisial dan interpretasi keputusan tersebut oleh pengadilan berikutnya.
Singkatnya, hukum adat adalah sistem hukum yang mengandalkan keputusan dan preseden peradilan untuk membentuk dan menafsirkan hukum, memberikan konsistensi dan fleksibilitas dalam menyelesaikan sengketa hukum. Ini adalah sistem hukum terkemuka di negara-negara yang memiliki ikatan sejarah dengan hukum Inggris dan telah mempengaruhi sistem hukum di seluruh dunia.
Civil law
Hukum perdata adalah sistem hukum yang didasarkan pada undang-undang atau kode yang dikodifikasi daripada keputusan dan preseden peradilan. Itu berasal dari Roma kuno dan menyebar ke banyak bagian Eropa dan wilayah lain yang dipengaruhi oleh hukum Romawi.
Dalam sistem hukum perdata, undang-undang ditulis dan disusun menjadi kode yang komprehensif yang mencakup berbagai bidang praktik hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum kontrak, hukum properti, dan sebagainya. Kode-kode ini diberlakukan oleh legislatif dan berfungsi sebagai sumber hukum utama. Hakim dalam sistem hukum perdata bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang ini untuk kasus tertentu, daripada mengandalkan keputusan pengadilan sebelumnya.
Salah satu karakteristik utama dari hukum perdata adalah penekanannya pada kode hukum dan undang-undang yang komprehensif. Sistem hukum perdata bertujuan untuk memberikan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat diakses yang dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh praktisi hukum dan warga negara. Pendekatan ini berupaya meminimalkan diskresi yudisial dan meningkatkan kepastian hukum.
Dalam sistem hukum perdata, hakim dipandang sebagai arbiter yang tidak memihak yang terutama menerapkan hukum pada fakta-fakta suatu kasus, daripada secara aktif membentuk atau menciptakan hukum melalui keputusan mereka. Sementara hakim dapat mempertimbangkan prinsip dan doktrin hukum, peran mereka biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan hakim dalam sistem common law.
Penting untuk dicatat bahwa sistem hukum perdata seringkali memiliki badan hukum administrasi yang terpisah, yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi lembaga dan peraturan pemerintah. Hukum administrasi menetapkan aturan dan prosedur untuk pelaksanaan kekuasaan administratif dan penyelesaian perselisihan yang melibatkan keputusan administratif.
Banyak negara di dunia, termasuk Prancis, Jerman, Jepang, dan sebagian besar Amerika Latin, beroperasi di bawah sistem hukum perdata. Dalam beberapa kasus, sistem hukum perdata hidup berdampingan dengan unsur-unsur hukum umum, terutama di negara-negara yang telah dipengaruhi oleh kedua tradisi hukum tersebut.
Singkatnya, hukum perdata adalah sistem hukum berdasarkan undang-undang atau kode yang dikodifikasi, yang diundangkan oleh legislatif dan berfungsi sebagai sumber utama hukum. Hakim dalam sistem hukum perdata menafsirkan dan menerapkan undang-undang ini untuk kasus-kasus tertentu, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan kepastian hukum.
Dengan memahami hukum kebendaan, masyarakat dapat menghindari sengketa hukum yang tidak perlu dan melindungi hak-hak properti mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum kebendaan agar dapat beroperasi dalam sistem hukum dengan bijaksana.
Kesimpulan dalam perbedaan dari kedua hukum tersebut diantaranya Common Law mengutamakan fleksibilitas, adaptasi, dan evolusi melalui putusan pengadilan. Ini memungkinkan hukum untuk berkembang seiring dengan perkembangan sosial, teknologi, dan perubahan keadaan masyarakat. Sedangkan sistem Civil Law menekankan pada hukum tertulis, di mana hukum yang berlaku ditentukan oleh teks undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif.
Kesimpulan diatas mencakup perbedaan utama antara Common Law dan Civil Law, termasuk sumber hukum, peran hakim, penggunaan presiden, dan pendekatan terhadap perkembangan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua negara sepenuhnya mengikuti salah satu sistem ini, dan banyak negara memiliki campuran atau modifikasi dari kedua sistem hukum ini.***
