Triya Shinta Erisma Mahasiswi Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com - Di Indonesia, dalam ke...
Triya Shinta Erisma Mahasiswi Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Lentera24.com - Di Indonesia, dalam kegiatan ekonomi sudah mengalami perkembangan, hal ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Infrastruktur sangatlah penting karena merupakan salah satu penggerak roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara besar yang memiliki ribuan pulau dan jumlah penduduk yang sangat banyak, pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai sangatlah penting. Kenyataannya pembangunan infrastruktur di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara masih sangat buruk dan tertinggal. Banyaknya jalan raya yang rusak dan tidak layak dilalui, banyak layanan transportasi yang kurang memadai, serta banyaknya jembatan yang tidak terawat dan rawan ambruk.
Penyebaran infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena masalah tahapan dalam beberapa fase proyek, dimulai dengan persiapan dan implementasi. Selama tahap persiapan, ada masalah karena kualitas persiapan proyek yang sangat buruk dan alokasi keuangan yang terbatas. Selain itu dari segi finansial, permasalahan seringkali terkait dengan tidak tersedianya dukungan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang melambat ini perlu dicurigai adanya praktik korupsi. Korupsi mamiliki dampak yang sangat besar dalam perkembangan dan pambangunan infrastruktur di suatu negara. Buruknya infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jalan raya maupun transportasi umum membutuhkan pembagunan infrastruktur yang memadai agar dapat terhubung dengan dareah lain dan dapat memperoleh keuntungan ekonomi.
Banyak faktor lain selain korupsi yang dapat menghambat penyebaran infrastruktur di Indonesia. Lambatnya proses persiapan, seperti penyusunan rencana maupun analisis kelayakan serta pemilihan kontraktor sering kali memakan waktu yang lama. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyusunan rencana juga faktor yang dapat menghambat penyebaran pembangunan infrastruktur. Proses regulasi dan birokasi di Indonesia masih cukup rumit dan berbelit-belit serta memakan waktu yang lama. Regulasi yang tidak menarik juga akan menghambat masuknya investasi dari sektor swasta untuk berinvestasi di infrastruktur.
Alexander Marwata sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia sangat buruk akibat dari korupsi dan potongan-potongan yang dilakukan saat tender, penganggaran hingga pelaksanaan proyek. Salah satu faktor korupsi terjadi dikarenakan tingginya biaya politik yang dikeluarkan untuk menjadi wakil rakyat dan ataupun kepala daerah.
Provinsi Lampung saat ini tenngah menjadi sorotan warga, pasca salah satu warga Lampung memberikan kritikan pedas di akun TikToknya. Keluarganya dikabarkan mendapat intervensi dari pihak yang tidak dikenal di Provinsi Lampung. Hal tersebut membuat banyak warganet yang kemudian ikut mengkritik dengan mengunggah kondisi jalan Provinsi Lampung.
Banyak yang menyebutkan rusaknya jalan-jalan tersebut dikarenakan anggaran infrastruktur yang kecil. Provinsi Lampung pada tahun 2021 mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) sebesar Rp.7,5 triliun. Sedangkan yang digunakan sebagai biaya pengembangan Infrastruktur hanya 10% dari dana APBD yang diperoleh. Buruknya infrastruktur yang ada di Lampung ini membuat warga beranggapan bahwa adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Banyaknya masyarakat yang mengkritik pemerintah melalui tagar Bima Effect, hal tersebut merupakan bentuk respon atas ketidakpuasan masyarakat atas pembangunan yang dinilai mengalami kemunduran. Jalanan rusak yang ada di Provinsi Lampung mejadi bahan lelucon masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintahan. Dengan harapan pemerintah Provinsi Lampung segera memberbaiki infrastruktur yang kurang memadai, masyarakat menyampaikan aspirasinya.
Dalam pemerataan pembangunan yang sedang berlangsung, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Dalam upayanya pemerintah mengambil solusi antara lain yaitu dengan penetapan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah yang tertinggal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial daerah tersebut.
Membangun kemitraan dengan sektor swasta serta masyarakat yang saat ini diupayakan oleh pemerintah dapat membantu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur. Mempercepat dan memudahkan proses perizinan dan regulasi untuk pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena dapat dengan mudah meningkatkan daya tarik investasi.
Pentingnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani dengan cepat masalah pembangunan infrastruktur yang buruk ini dan bertindak cepat dan serius. Perencanaan yang matang perlu dilakukan dan pengawasaan yang ketat agar pembangunan infrastruktur dapat dicapai dengan baik dan benar. Upaya Bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat penyebaran infrastruktur di Indonesia dengan memperbaiki aspek persiapan maupun pelaksanaan proyek infrastruktur yang berjalan.
Selain itu, peningkatan pengaturan pembebasan lahan juga harus menjadi fokus perhatian supaya proyek infrastruktur dapat segera terlaksanakan. Apabila korupsi ikut campur tangan pembangunan infrastruktur maka, penanganan korupsi harus menjadi prioritas pemerintah agar infrastruktur yang dibangun berkualitas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah mengambil langkah-langkah seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek, meningkatkan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan. Diharapkan Indonesia dapat meraih kemajuan dalam pembangunan infrastruktur serta dapat menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.***
