Adit Rachmat Raehal Mahasiswa Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com - Makna kebebasan...
Lentera24.com - Makna kebebasan tidak berhenti pada perasaan tenang atau bebas dari penguasaan bangsa asing yang menduduki wilayah Indonesia dahulu, tetapi perlu disadari apakah kita sudah terbebas dari penindasan dalam wujud lainnya?
Kita sekarang mengatasi bentuk penjajahan baru dikarenakan Indonesia belum sepenuhnya berkuasa di bidang pangan. Sebagai pengimpor neto pangan, Anggaran terkuras untuk mendatangkan berbagai jenis bahan pangan yang sesungguhnya masih bisa diproduksi dalam negeri. Sebagai negeri agraris, kita memiliki lahan yang luas dan kaya akan tumbuhan serta hewan, Apalagi dilautan contohnya ikan yang banyak mengandung protein.
Di sisi lain, kita dicemaskan dengan beraneka macam kejadian yang mengindikasikan berkurangnya semangat nasionalisme. Tidak lagi bangga dengan produk buatan dalam negeri atau lokal sehingga Indonesia menjadi pasar empuk produk pangan impor. Maka, peringatan Presiden Joko Widodo bahwa saat ini kita berada di bawah bayang-bayang ancaman krisis pangan patut dijadikan lampu kuning. Setiap daerah harus memperkenalkan produk pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang sudah dihidupi sejak 20 tahun terakhir dan saat ini badan pangan nasional melakukan pembauran secara gencar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran Menteri Indonesia Maju untuk mengantisipasi krisis pangan pada 2022. Dirinya memprioritaskan untuk beras harus diperhitungkan dengan benar. Hal ini mengenai kondisi perekonomian tahun selanjutnya . "Kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik," ujarnya dalam sidang kabinet, Selasa, 6 Desember 2022. Permintaannya pun tidak hanya untuk pasokan saja, namun juga harus memperhitungkan cadangannya jika sampai titik penghabisan. Hal ini untuk menjaga harga beras pun terjaga.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar semua strategi yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan kebutuhan orang banyak harus dikalkulasikan secara baik dan benar. Bahkan, lanjutnya, kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga menjadi kunci untuk mengantisipasi krisis pangan. Setiap K/L tidak boleh terjebak ego sektoral yaitu ego atau perasaan individu atau kelompok yang terbagi dalam sektor/ bagian-bagian tertentu yang didasarkan pada kepentingan. "Jangan ego sektoral dalam melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan meninjau pergerakan pasokan komoditas dari beras hingga minyak goreng. Oleh sebab itu, lanjut Airlangga, keberadaan Badan Pangan Nasional (Bappanas) maupun RNI atau ID FOOD telah disiapkan untuk pembiayaannya dalam mencakupi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor produk luar negeri.
Oleh karena itu, menurunnya nilai uang global akan melonjak karena efek domino dari krisis rantai persediaan yang masih terhambat akibat pandemic tahun kemarin. Hal ini juga tak lepas dari konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina yang masih berlangsung. "Tantangan situasi global akan berpotensi ke area krisis, pangan, energi, dan utang," ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan 100 Ekonom pada Rabu 7 September 2022.
Sebenarnya, lanjut Sri Mulyani, Indonesia tengah mengelola sebuah risiko baru usai pandemi, dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial seperti kenaikan nilai mata uang. Inflasi yang tinggi akan disusul dengan adanya pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga pada negara maju. Hal ini tentunya bisa saja dapat menyebabkan mudahnya perubahan pasar keuangan di tingkat global dan pelemahan nilai tukar. Apalagi akhir-akhir ini ada tren peningkatan suku bunga, dimulai dari Amerika Serikat (AS) yang secara agresif menaikkan suku bunga sejak Maret 2022 dan terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Melemahnya ekonomi global juga akan menghantui perekonomian dunia. Namun bendahara negara ini mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan strategi kemungkinan terburuk dalam kondisi ekonomi sekarang. Sri Mulyani menyebut, salah satu caranya melalui defisit APBN yang semakin rendah.
Pemikiran yang rata rata kerap terjadi selama ini yang menyamakan penjelasan kebutuhan beras dengan ketahanan pangan Implikasinya di masyarakat, makan itu identik dengan mengonsumsi nasi. Mitos ini terus direproduksi dari masa ke masa untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Beras menjadi komoditas strategis karena ditempatkan sebagai makanan pokok. No rice no glory menjadi landasan ”politik beras murah”. Untuk itu, aktivitas pasar beras selalu dilakukan dari tahun ke tahun agar masyarakat makan nasi tiga kali sehari. Meski terjadi penurunan konsumsi beras sejak lima tahun terakhir, warga masih mengonsumsi nasi tiga kali sehari, bak makan obat, yang mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara pemakan beras tertinggi di dunia. Pelambatan penurunan konsumsi beras patut diduga ada yang salah dalam pengertian makan di tengah masyarakat kita. paradigma lama, yakni belum kenyang kalau belum makan nasi.
Berdasarkan materi diatas kita dapat simpulkan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menstabilkan ekonomi dalam negeri agar inflasi biasa dicegah. Pemerintah dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan dalam negeri. Dapat dikatakan kunci suatu negara dapat dikatakan maju atau sukses jika pemerintah dan masyarakatnya saling berhubungan baik dimana masyarakat membayar pajak dan pemerintah membangun infrastruktur dalam negeri agar terciptanya Negara yang berdaulat, adil dan makmur.***
