Atrasina Saraya Zahira Mahasiswi Semester 4 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lentera24.com - Sudah 20 t...
Atrasina Saraya Zahira Mahasiswi Semester 4 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Lentera24.com - Sudah 20 tahun sejak tragedi penembakan yang terjadi di Jambo Keupok pada tanggal 17 Mei 2003 telah mengguncang hati kita semua. Seperti yang dilaporkan, sejumlah warga sipil tidak bersalah menjadi korban dalam insiden yang tragis ini. Dalam momen ini, adalah tanggung jawab kita untuk mengecam tindakan tersebut dan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus ini.
Mari kita kilas balik sebuah tragedi yang menewaskan beberapa warga sipil tersebut. Tempatnya Pada hari Sabtu, tanpa diduga, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di Jambo Keupok. Warga yang seharusnya dilindungi dan diperhatikan oleh para penjaga keamanan justru menjadi korban penembakan yang menewaskan beberapa di antara mereka. Puncaknya pada pukul 07.00 dini hari anggota militer menyuruh semua warga untuk keluar dari rumahnya baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Mereka di introgasi, apabila warga mengatakan tidak tahu dimana keberadaan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ditanyaai, anggota militer tidak segan - segan mempopor senjata bahkan menembak warga yang tidak bersalah, bahkan ada 32 warga sipil yang meninggal pada saat itu, yang terdiri dari 16 laki-laki yang terdiri dari 12 orang yang di tembak dan di bakar dalam keadaan hidup-hidup dan 4 orang warga sipil yang meninggal karna di tembak pada bagian kepala. Dan 16 warga lainnya meninggal karna penyiksaan.
Walaupun Presiden Joko Widodo sudah mengakui kesalahan yang dilakukan anggota militer itu melanggar HAM, dan Komnas HAM sudah mengajukan ke pengadilan, namun tidak ada keadilan serta kejelasan yang di dapatkan oleh korban. Dalam saat-saat yang mengharukan ini, kita harus bersatu dan menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima tanpa adanya konsekuensi yang sesuai.
Penting bagi kita untuk menyoroti transparansi dalam mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Publik berhak untuk mengetahui semua fakta yang terkait dengan insiden ini, termasuk alasan di balik penggunaan kekuatan mematikan oleh personel TNI. Hanya dengan adanya transparansi yang jujur dan terbuka, kita dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Tidak hanya itu, akuntabilitas juga harus menjadi prioritas utama dalam menangani tragedi ini. Jika ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang terungkap dalam proses penyelidikan, pelaku harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap individu, termasuk personel militer, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanpa adanya akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan akan terusik dan tidak akan ada keadilan bagi para korban.
Tragedi penembakan ini mengingatkan kita tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam semua keadaan. Warga sipil tidak boleh menjadi korban dalam konflik atau operasi militer. Setiap tindakan yang diambil oleh personel keamanan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ketika melaksanakan tugas mereka, mereka harus menghormati kehidupan dan martabat setiap individu, tanpa diskriminasi atau kekerasan yang tidak proporsional.
Peristiwa tragis ini harus menjadi panggilan untuk refleksi mendalam tentang perlunya reformasi dalam keamanan nasional. Perlu ada peningkatan dalam pelatihan dan pendidikan bagi personel keamanan, guna memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang diperlukan tentang hak asasi manusia, respon dalam situasi yang penuh tekanan, dan pencegahan konflik. Penekanan harus diberikan pada pengembangan keterampilan penyelesaian konflik yang non-kekerasan dan pendekatan yang lebih terarah pada perlindungan warga sipil.
Selain itu, perlu ada perubahan struktural dalam sistem keamanan nasional. Reformasi yang melibatkan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dan mekanisme yang lebih efektif untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan harus diperjuangkan. Institusi militer harus menerapkan standar etika yang lebih tinggi dan memberikan pelatihan yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum, dan transparansi.
Peristiwa tragis ini harus mendorong kita untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam mengakhiri siklus kekerasan di daerah terpencil. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan dialog dan partisipasi aktif antara pemerintah, militer, dan masyarakat setempat.
Langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, mengatasi ketegangan, dan mempromosikan perdamaian harus menjadi fokus utama.
Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan keadilan, serta meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi di daerah yang terkena dampak konflik. Investasi dalam pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat juga penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian dan keadilan jangka panjang.
Tragedi penembakan warga Jambo Kupok oleh TNI adalah peristiwa yang membutuhkan kecaman tegas dan seruan untuk transparansi dan keadilan. Kita harus mengadvokasi hak asasi manusia, menuntut akuntabilitas, dan mendorong reformasi dalam sistem keamanan nasional. Melalui upaya bersama, kita dapat mengakhiri siklus kekerasan, membangun perdamaian yang berkelanjutan, dan melindungi nyawa serta martabat warga sipil yang tak berdosa. []
