Ninin Rachmawati Semester 7 Fakultas FISIP jurusn Hubungan Internasional Univeesitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com - Zimbabwe merupakan...
Lentera24.com - Zimbabwe merupakan negara bagian benua Afrika yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan inggris. Inggris memberikan wewenang dan beberapa aset yaitu, pertambangan, pertanian, lahan-lahan tanah untuk penunjang kehidupan pribumi serta company yang berfokus pada pengelolahan industri. Zimbabwe salah satu negara berkembang yang menjadi sorotan diranah internasional karena krisis ekonominya, hingga saat ini masih berkelanjutan terkait permasalah yang dialami negara tersebut. Permasalahan negara yang berawal dari krisis ekonomi ini kemudian berkembang meluas hingga menjadi krisis politik dan sosial, yang mengkrucut pada permasalahan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sampai terjadinya hiperinflasi.
Permasalahan yang melanda Zimbabwe begitu kompleks dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Robert Mugabe. Sehingga banyaknya berbagai asumsi negatif dari komunitas internasional terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuatnya, Zimbabwe yang sebelumnya pernah menjadi salah satu sentral utama ekonomi Afrika. Namun, perekonomian Zimbabwe hancur akibat adanya pengelolaan industri yang tidak bijak, kekurangan pangan, melemahnya mata uang, dan korupsi besar-besaran pada masa pemerintahan Robert Mugabe. Sehingga pada masa periode tersebut pemerintahan yang dipimpin oleh Robert Mugabe mencoba mengalihkan fokusnya dari peternakan beralih ke pertambangan, serta memerintahkan hampir semua penambang-penambang berlian untuk menghentikan aktivitas dan meninggalkan fasilitas mereka, hal ini merupakan bentuk dari strategi negara yang akan mengambilalih operasional entitas tersebut demi kepentingan negara.
Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengambilalihan lahan yang disebut dengan The FastTrack Land Reform Programme (FTLRP). Kebijakan tersebut membahas mengenai dampak pengambilalihan lahan pertanian kulit putih secara paksa tanpa adanya kompensasi apapun oleh veteran perang, militan ZANU-PF dan petani kulit hitam. Fast Track Land Reform Programme (FTLRP) merupakan komunitas praktik tindakan illegal. Dari sektor pertanian tersebut memberi dampak yang cukup baik dari hasil panen selama hampir dua tahun masyarakat dapat menikmati hasil perdagangan dari panen tersebut sebesar 24% dalam kurun waktu dua tahun.
Meskipun sudah mulai adanya siklus pendapatan dari hasil panen masyarakat kondisi ekonomi para petani masih benar-benar belum stabil, masih maraknya berbagai kepentingan pemerintahan yang dampaknya menyebar pada masyarakat menengah kebawah, sehingga semakin sulit perekonomian yang berujung pada krisis ekonomi Zimbabwe. Perekonomian yang semakin tidak sejalan dengan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya inflasi, yang membuat masyarakat Zimbabwe semakin menderita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian permasalahan ini menjadi isu yang diperbincangkan dalam ranah internasional.
Kemudian adanya praktik-praktik korupsi pada masa pemerintahan Robert Mugabe yang didominasi oleh para elit pemerintah yang ditunjukan dengan banyaknya bukti kepemilikan lahan yang diambil paksa mayoritas di bawah kepemilikan anggota senior. Yaitu, Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) yang merupakan salah satu partai Zimbabwe serta pemerintah dan militer. Land reform dan penanganan perekonomian yang salah dianggap sebagai penyebab utama terjadinya inflasi yang tinggi dan berdampak pada menurunnya perekonomian.
Sehingga permasalahan negara yang begitu kompleks berdampak menjadi krisis ekonomi negara hingga mencapai hiperinflasi yang mengakibatkan Zimbawe hampir mengalami kebangkrutan. Strategi selanjutnya dalam menanggulangi permasalahan krisis ekonomi yang semakin kompleks, banyak strategi yang kemudian akan dilakukan oleh Zimbabwe dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Zimbabwe, meskipun sudah banyak dibantu oleh komunitas internasional.
Pada tahun 2003 presiden Robert Mugabe mencetuskan kebijakan baru yang disebutnya “Look East Policy” yang dimaksudkan untuk menjalin aliansi internasional serta meningkatkan kerjasama investasi dari negara-negara Asia Timur, China merespon dengan baik pernyataan Robert Mugabe sehingga muncul sebagai mitra pilihan bagi Zimbabwe dengan memberikan berbagai bantuan guna untuk mengatasi permasalahan serta mendorong pembangunan ekonomi di Zimbabwe, disisi lain China Zimbawe mempunyai long standing historical relationship yaitu hubungan diplomatic China dan Zimbabwe telah berjalan 30 tahun lebih dimasa periode Hu Jianto, karena hubungan diplomatic tersebut yang menjadi salah satu faktor China merespon Robert Mugabe untuk membantu Zimbabwe bangun dari keterpurukan krisis ekonomi.
Zimbabwe yang merupakan salah satu negara bagian Afrika yang terdampak pada kemiskinan atau krisis ekonomi yang cukup parah di masa periode Robert Mugabe, sehingga China sebagai negara terdekat dan pernah menjalin hubungan diplomatic dengan Zimbabwe dimasa lalu atau sekitar 30 tahun lalu bergerak membantu Zimbawe keluar dari krisis ekonominya, di sisi lain China juga negara yang mengimpor minyak bumi dari beberapa negara bagian Afrika khususnya Zimbabwe, sehingga adanya upaya diplomasi ekonomi China terhadap Zimbawe, sehingga hubungan kedua negara ini sudah terjalin cukup erat dalam 30 tahun lalu terakhir mejadi salah satu faktor adanya kepercayaan antara China terhadap Zimbabwe.
Krisis ekonomi yang melanda Zimbabwe pada tahun 2003-2009 hingga mencapai 6 tahun tersebut merupakan puncak terjadinya kehancuran pemerintahan Robert Mugabe dalam sektor pemerintahan-ekonomi, hal tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat Zimbabwe kelaparan, mata uang dan kesehatan melemah, banyak wabah penyakit karena minimnya pasokan makanan serta kesehatan, perdagangan hingga pendidikan juga ikut hancur akibat pucak dari krisis ekonomi pada periode tersebut yang dipimpin oleh Robert Mugabe. Sehingga China membantu mata uang China “yuan” sebagai alat transaksi di Zimbabwe yang bertujuan untuk menstabilkan transaksi dengan perusahaan tiongkok dalam sektor perdagangan serta tujuan utama yaitu untuk mengurangi hiperinflasi.
Diplomasi dapat diartikan sebagai cara menjalin relasi antar negara melalui kebijkan serta perundingan yang disepakati bersama, dengan tujuan yaitu, saling mencover adanya permasalahan kemudian menemukan soluasi-solusi dalam permasalahan negara serta hubungan kedua pihak negara tanpa adanya faktor kekerasan ataupun ancaman. Diplomasi ekonomi memiliki empat pilar yaitu memajukan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan mendukung adnya bisnis yaitu antara China dengan Zimbabwe. Diplomasi ekonomi China merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pasokan minyak bumi dan mineral Afrika khsususnya Zimbabwe, secara tidak langsung sektor perdagangan ekspor-impor Zimbabwe juga berpengaruh sehingga dapat sebagai pemicu ataupun pendorong pertumbuhan ekonomi serta finansial bagi Zimbabwe.
China sudah membuktikan bahwa telah mendominasi pasar global dan salah satu negara maju dengan sumber daya manusia yang mendukung, sehingga melalui kerangka kerja Strategi Partnership yang menggantikan peranan IMF dan World Bank bagi Zimbabwe. Dalam kerangka kerja tersebut merupakan salah satu faktor diplomasi ekonomi China untuk membantu Zimbabwe bangun dari krisis ekonomi yang sedang dilanda negara, dimana China juga mengeluarkan kebijakan luar negerinya yaitu, Strategi Partnership dan peaceful rise. Strategi Partnership ini lebih berfokus pada investasi sebagai pendorong siklus serta modal dalam strategi perdagangan antara China dan Zimbawe, sedangkan peaceful rise merupakan sebagai identitas sosial China pada pemerintahan yang dipimpin Hu Jianto yang dimaknai sebagai hubungan self dan other yaitu, great power dan image building peran China untuk merepresentasikan soft powernya.
Adanya peaceful rise sebagai alasan utama China dalam pendorong pengembangan kepentingan China pada hubungan diplomatic dan kerja sama terhadap Zimbabwe. Sehingga peaceful rise lebih berfokus pada motivasi dan perilaku yaitu, yang dimaksudkan adalah sebagai pendorong strategi untuk perubahan terkait struktur identitas dan kepentingan dan timbulnya keterbukaan untuk mendorong China untuk lebih berperan penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan kesejahteraan Zimbabwe pasca krisis khususnya pada sektor ekonomi yaitu, perdagangan-investasi melalui strategi-strategi diplomasi ekonomi China.
Tingkat inflasi Zimbabwe pada tahun 2009 yaitu 0,83 persen, kemudian terdapat tingkat inflasi terendah Zimbabwe yaitu mencapai -0,214 persen. Dalam keadaan Negara yang hancur akibat inflasi, hiperinflasi hingga terjadinya korupsi besar-besaran, Zimbabwe mendapatkan sanksi dari negara barat yaitu, pemerintahan yang di pimpin oleh Robert Mugabe tersebut Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) melanggar atauran demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam hal ini Zimbabwe Democrasy and Economic Recovery Act (ZDERA) merupakan kongres yang ditujukan untuk mendorong laju ekonomi yang mengalami hambatan yang kemudian dalam perundingan tersebut, China berperan sebagai negara terdekat Zimbabwe yang muncul untuk membantu fasilitator aliansi internasional. Beberapa kerja samanya yaitu kerja sama ekonomi yang berfokus pada bidang perdagangan yaitu, bahan baku. Dalam forum FOCAC yang merupakan salah satu kebijakan “Look East” Zimbabwe, dengan tujuan untuk mempermudah strategi ekonomi dan politik Zimbabwe dari barat ke China.
Kemudian dalam bidang perdagangan bahan sumber daya alam Zimbabwe yaitu, bahan baku sumber daya mineral, China sebagai salah satu mitra terbesar Zimbabwe dalam sumber daya mineral setelah Afrika Selatan dan Uni Eropa. Bantuan dan Investasi juga di lakukan dalam upaya proses recovery kebijakan tersebut, hingga potensi kerja sama mata uang dollar Zimbabwe yang tidak benilai pada tahun 2008. Sehingga hal ini berpotensi bahwa diplomasi ekonomi China membantu dalam proses mengadopsi “yuan” mata uang tiongkok sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh China dengan Zimbabwe untuk menstabilkan transaksi dengan perusahaan tiongkok dalam sektor perdagangan, demikian dengan tujuan utama mengurangi hiperinflasi. Adanya kesepakatan kerja sama 30 tahun lalu tersebut antara China dan Zimbabwe yang sudah terjalin bertahun-tahun, hal ini yang menjadikan kedua negara tersebut menjadi pendorong untuk kepentingan serta kestabilan negara masing-masing.
Upaya diplomasi ekonomi China dalam membantu menstabilakan perekonomian Zimbabwe tidak semata-mata hanya sebagai pendorong saja dalam proses ekspor-impor minyak bumi dan mineral, melainkan China merupakan salah satu negara yang memiliki power di dunia dan salah satu negara maju sehingga posisinya ingin tetap menstabilkan eksistensi negaranya. Sehingga timbulnya persepsi yaitu dalam diplomasi ekonomi yang dirilis oleh China, negara tersebut tidak hanya fokus pada rekonsiliasi negara Zimbabwe pada krisis yang melanda, melainkan terdapat aliansi dalam beberapa kepentingan negara dalam diplomasi ekonomi yaitu, selain membantu negara tetangga yaitu Zimbabwe dalam krisis ekonomi, adanya kepentingan dalam sektor perdagangan hingga ekspor-impor minyak bumi dan mineral yang merupakan sebagai salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kemudian sebagai pendorong diplomasi ekonomi China terhadap Zimbabwe dan bertujuan sebagai alat politik China dalam mempertahankan powernya pada sistem internasional.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menarik dikaji karena fenomena kemiskinan atau krisis ekonomi di Afrika khususnya di negara Zimbabwe menjadi sorotan di ranah internasional hingga saat ini. China menggunakan diplomasi ekonominya dan memanfaatkanya sebagai alat diplomasinya terhadap permasalahan krisis ekonomi yang sedang melanda Zimbabwe. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya diplomasi ekonomi ekonomi China dalam menggunakan perdagangan ekspor impor minyak bumi dan investasi sebagai alat yang digunakan untuk rekonsiliasi perekonomian Zimbabwe dalam krisis ekonomi dan China tetap dengan eksistensi powernya dalam sistem internasional. ***
