Lentera24.com - Seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meminta Pemerintah Kabupaten untuk m...
Lentera24.com - Seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meminta Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Infrastruktur di masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan oleh masing-masing partai dalam Rapat Paripurna ke-5 yang menjadi penutup dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2023 di aula gedung DPRK Aceh Tamiang.
" Kami meminta kepada Pemkab Aceh Tamiang agar membangun infrastruktur di masing-masing Kecamatan agar dilakukan secara merata dan adil dari sejumlah anggaran yang diprioritaskan terhadap pembangunan perekonomian rakyat,” kata T Rusli selaku Anggota Fraksi Partai Gerindra.
Usulan itu juga disampaikan kembali oleh Ketua Fraksi Partai Aceh, Miswanto yang meminta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan sehingga pembangunan dan infrastruktur dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal serupa diusulkan kembali oleh Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan melalui juru bicara Fraksi, Purwati mengenai program kegiatan pembangunan dapat diwujudkan dari bentuk aspirasi masyarakat sebagai wujud kebutuhan yang riil dan prioritas.
Selain itu, para Fraksi juga mengingatkan agar Pemkab Aceh Tamiang untuk serius memperhatikan poin-poin yang telah disampaikan agar dapat terlaksana dengan baik. Sebelumnya, dalam rapat paripurna ke-4 disampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS Pemkab Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan asumsi kebijakan umum anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disebutkan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.148.052.274.536, belanja Rp. 1.142. 052.274.536, dengan pembiayaan netto Rp 6 miliar.
Rancangan tersebut sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 yang telah sepakati untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RABPK. ***
