Lentera24.com | ACEH TIMUR - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur, terus mendesak dan memantau serta melakukan ...
Lentera24.com | ACEH TIMUR - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Timur, terus mendesak dan memantau serta melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Timur dan DPRK untuk mendorong politik anggaran dengan menggeser program dan kegiatan di kedua lembaga tersebut untuk pemenuhan SILTAP Perangkat dan Keuchik gampong dapat disetujui dan dilaksanakan, demikian disampaikan Rizalihadi Sekretaris APDESI Aceh Timur dalam press release, diterima Lentera24.com, Kamis (4/11/21).
Hingga, minggu depan APDESI Aceh Timur masih menunggu jawaban Pemerintah Aceh Timur terkait Pemenuhan SILTAP Perangkat dan Keuchik dalam 513 Gampong yang ada dalam Kabupaten Aceh Timur.
"Hari ini kami menguji, apakah Pemerintah Aceh Timur dan DPRK mau berpihak kepada perangkat gampong untuk mengambil kebijakan politik anggaran dengan mengorbankan program lain yang tidak mendesak agar anggaran pemenuhan SILTAP Perangkat dan Keuchik yang bersumber dari ADD dapat terpenuhi, ini adalah tantangan yang harus di jawab oleh mereka di pekan depan," ungkap Rizaldihadi Sekretaris APDESI Aceh Timur yang juga Keuchik/Kepala Desa Gampong Keumeuneng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
Disisi lain, APDESI Aceh Timur mulai melakukan pemetaan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika dalam jawaban Pemkab Aceh Timur minggu depan juga bersikukuh tidak dapat memenuhi SILTAP Perangkat dan Keuchik, maka APDESI Aceh Timur serius untuk memikirkan untuk Aksi Unjuk Rasa Akbar, menghentikan layanan pemerintahan, Menutup Kantor Keuchik dan melimpahkan kewenangan kerja-kerja gampong kepada Kantor Camat di masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur.
"Tentang hak masyarakat untuk mendapat pelayanan pemerintahan mereka masih bisa mendapatkan haknya, tetapi pejabat kecamatan lah yang melayani dan bertanggungjawab untuk urusan pemerintahan di setiap gampong. Langkah tegas, terukur dan berani ini kami ambil jika pemerintah daerah benar-benar tidak menghiraukan kepentingan ribuan perangkat dan ratusan Keuchik gampong," Tegasnya.
"APDESI Aceh Timur menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan tahun anggaran 2021 saja tetapi jika di tahun anggaran 2022 juga terjadi pengurangan SILTAP Perangkat dan Keuchik, maka APDESI akan melakukan hal yang sama seperti tahun ini," pungkas Rizalihadi.
Seperti Berita sebelumnya bahwa sudah melakukan pertemuan dengan Sekdakab Aceh Timur, dan pada Rabu (3/11/21) juga sudah melakukan Audiensi dengan DPRK dan juga Pemkab Aceh Timur di Ruang rapat Komisi 3 Gedung DPRK Aceh Timur, dengan hasil bahwa Pemkab Dan DPRK Aceh Timur meminta waktu selama Satu Minggu dan akan memberikan jawaban terkait permasalahan tersebut. [] L24.Zal
Teks foto : Rizalihadi Sekretaris APDESI Aceh Timur / Keuchik Gampong Keumuneng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.