Lentera24.com | ACEH TIMUR - LSM Komunitas Investigasi dan Advokasi Nanggroe Aceh (KANA) meminta DPRK Aceh Timur untuk melakukan evaluasi t...
"Amatan pihak kita, LLPL Radio Swara Cempala Kuneng diperkirakan hanya menghabiskan uang negara, karena masyarakat Aceh Timur tidak bisa menikmati siaran radio tersebut secara merata, Bayangkan untuk daerah Kota Idi saja pakai Handphone (HP) siaran Radio Milik Pemerintah Daerah itu tidak dapat kita dengar apalagi ke daerah Peureulak, Simpang Ulim dan daerah lainnya. Dan siaran radio Cempala Kuneng tidak memihak dengan siaran Pemerintah," ungkap Zakir KANA.
Zakir Juga mendapatkan Informasi bahwa SCK-BI mendapatkan dana hibah sekitar Rp.700 juta,
"Informasi yang kita peroleh di tahun 2021 LPPL Radio Swara Cempala kuneng mendapat dana hibah lebih kurang Rp 700 juta, ini patut kita pertanyakan, jika radio tersebut tidak eksis atau tidak tidak terjangkau, Dan hal ini harus mendapat evaluasi dari DPRK Aceh Timur," timpalnya.
Selain itu, lanjutnya, LSM KANA juga mendapatkan informasi Direktur Utama LPPL Cempala Kuneng sekarang dilakukan penunjukan bukan melalui proses Fit and Propertes.
"Padahal Dalam Qanun LPPL Swara Cempala Kuneng, Direktur harus dilakukan fit propertes, kalaupun ada fit Propertes sesuai dengan qanun harus di umumkan ke publik seperti kita tau beberapa waktu yang lalu ada pengumuman," Imbuhnya.
KANA meminta kepada badan pengawas harus bertanggung jawab terhadap pelanggan qanun tersebut mengingat biaya yang sudah di keluarkan.
Zakir KANA juga mengatakan seharusnya dengan anggaran yang begitu besar bisa di manfaatkan oleh manajemen radio cempala dan berguna untuk masyarakat Aceh timur sebut Zakir. [] L24.Zal.
Teks foto : Muzakir Ketua LSM Komunitas investigasi dan Advokasi Nanggroe Aceh (KANA).
