HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

FPRM : Adanya Polemik Kasus Medco, Perlu Dibentuk Tim Investigasi Independen

Lentera24.com | ACEH TIMUR   - Beredar berbagai informasi terkait adanya rekayasa dalam kasus dugaan keracunan gas dari aktivitas PT. Medco ...

Lentera24.com | ACEH TIMUR
 - Beredar berbagai informasi terkait adanya rekayasa dalam kasus dugaan keracunan gas dari aktivitas PT. Medco E&P Malaka yang menimpa warga Gampong Panton Rayeuk T Kecamatan Banda Alam pada (27/6/21) lalu sehingga menimbulkan berbagai polemik, Nasruddin Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) angkat bicara, Selasa (29/6/21).

"Beredarnya berbagai informasi terkait pengungsian yang terjadi di Desa panton Rayeuk T Kecamatan banda alam ini telah menimbulkan berbagai macam polemik sehingga perlu adanya  sebuah tim investigasi  yang independen, apakah benar apa yang terjadi di sana seperti yang disampaikan masyarakat bahwa menurut mereka adalah akibat adanya gas," ujar Tgk.Nas.

Nasruddin menambahkan bahwa menurut pengakuan masyarakat, adanya tercium bau gas.

"Mereka mencium adanya bau gas  dan juga mendengar adanya suara deru mesin dari lokasi AS 11, sementara ketika di sampaikan oleh pihak PT. Medco itu, mereka menjawab tidak adanya aktivitas di AS 11 maupun terkait pencemaran udara sehingga ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, sangat disayangkan juga apabila dituduh masyarakat terkesan berbohong, mereka meninggalkan Desa, ini akan berdampak buruk juga terhadap  masyarakat itu sendiri," timpalnya.

Untuk itu FPRM berharap pemerintah daerah untuk segera membentuk tim investigasi secara independen untuk menelusuri sebenarnya apa yang terjadi.

"Seharusnya ada Tim Investigasi yang independen untuk yang menelusuri apa yang terjadi di sana, kalau memang ini adalah akibat kelalaian, maka kita minta kepada penegak hukum nanti akan mengusut siapa dalang dibalik semua ini, jangan sampai masyarakat jadi korban, begitu juga kalau memang ini ada kelalaian terhadap perusahaan maka perusahaan juga harus diberikan sebuah teguran atau sanksi yang tegas terhadap perusahaan sehingga juga tidak menimbulkan permasalahan lagi, tidak hanya memberikan kompensasi uang,"tegasnya.

"Nah ini saya berpikir bahwa harus ada langkah-langkah konkrit yang memang harus diambil oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah jangan korban di pihak masyarakat terulang kembali,"pungkas Nasruddin. [] L24.Zal.

Teks foto : Nasruddin ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM)