Lentera 24 .com | JAKARTA -- Kericuhan di Partai Demokrat masih terus bergulir hingga saat ini. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dis...
Lentera24.com | JAKARTA -- Kericuhan di Partai Demokrat masih terus bergulir hingga saat ini. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diseret masuk pusaran polemik di Demokrat.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Jawa Barat F-Demokrat Asep Wahyuwijaya yang menuturkan bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mau jadi ketua umum partai manapun.
“Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin bahwa tidak mungkin Kang Emil--sapaan Ridwan Kamil--- mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu,” ujarnya di Bandung, 3 Maret 2021, lansir Antara.
Asep menganggap bahwa beberapa pihak yang ingin agar Demokrat ricuh, sengaja menggadang-gadang Ridwan Kamil menjadi ketua umum.
Kang Emil, sapaan akrabnya, digadang menjadi salah satu kandidat ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Rencana pelaksanaan KLB ini sudah digaungkan dan bakal digelar oleh para pendiri partai untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar yang juga dipegang oleh Asep, mengaku mendapat informasi bahwa Ridwan Kamil memang enggan untuk bergabung ke partai manapun.
Gubernur Jawa Barat itu sudah menerima beberapa tawaran menjadi pimpinan partai. Asep pun meyakini bahwa Kang Emil pun tidak mungkin mau jadi Ketua Umum Partai Demokrat.
“Saya mendengar info bahwa Kang Ridwan Kamil ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di tingkat pusat,” ujar Asep.
Dia pun kembali menyakini bahwa mantan Walikota Bandung itu tidak akan terjebak oleh kubu anti-AHY tersebut.
“Jadi, insyaAllah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu ya,” ucap Ketua DPD Demokrat Jabar tersebut.
Selain itu, Asep membantah soal adanya klaim bahwa pendiri partai Demokrat sudah mengantongi 80 persen suara dukungan seluruh DPC untuk menggant ketua umum.
“Wah, DPC dan DPD yang mana ya? Setau saya semua Ketua DPD se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya,” katanya.
Penyelenggaraan KLB bisa terjadi dengan wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD sebanyak dua per tiga suara dan harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP).
“Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM,” tutur Asep. Salah satu pendiri Demokrat, Darmizal sudah mewacanakan pelaksanaan KLB dan menyebutkan beberapa calon pengganti AHY.
Beberapa orang itu yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro, RIdwan Kamil, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni. [] GALAMEDIA
