"Tidak ada solusi lain, dan ini sudah final, bahwa kami bakal usung calon Bupati dari kaum buruh. Wacana ini sudah kami tuangkan melal...
"Tidak ada solusi lain, dan ini sudah final, bahwa kami bakal usung calon Bupati dari kaum buruh. Wacana ini sudah kami tuangkan melalui rapat kerja serta menjadi agenda tetap bagi organisasi kami diperburuhan. Karena kami punya suara mayoritas yang solid demi mencari kesamaan hak sebagai warga Negara untuk diperlakukan secara adil," papar Pengurus PUK SPPP-SPSI salahsatu perusahaan disektor perkebunan kelapa sawit.
Komitmen dimaksud menjadi kebulatan kesepakatan dari semua perwakilan buruh di 19 Perusahaan yang tergabung dalam wadah organisasi buruh yang dibawahi Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Cabang Kabupaten Aceh Tamiang.
Informasi tentang wacana buruh dari FSPPP-SPSI bakal mengusung orang-nya menuju ketahta pimpinan daerah ini dikutip oleh Lentera24 dari sumber resmi para pimpinan PUK pada perusahaan.
"Sebagai buruh, kami merasa menjadi termarjinalkan di Negeri sendiri, karena nasib buruh memang kurang terperhatikan oleh pemangku kebijakan," ujar seorang perwakilan buruh yang didampingi para pengurus PUK SPPP-SPSI dari mayoritas perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang beberapa hari lalu.
Ujarnya, para buruh memiliki penilaian berdasarkan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan terhadap kaum buruh tidak dapat terselesaikan. Meskipun dari kasus - kasus pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut oleh PC FSPPP-SPSI banyak yang dibawa hingga ke pengadilan PHI Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan pemangku kepentingan didaerah seperti terkesan keasyikan menonton dari balik layar kekuasaannya, ujarnya.
"Pemikiran untuk membawa orang dari kalangan buruh menjadi Kepala Daerah ini terinspirasi dari pengalaman dan kenyataan pahit yang selama ini kami rasakan, dan ditambah lagi dengan hadirnya UU baru tentang Cipta Kerja yang didalamnya ada yang merugikan bagi kaum buruh," imbuhnya.
Diakuinya, saat ini pihak buruh menilai kewibawaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah memudar dimata perusahaan. Pihak buruh memberikan contoh, berulangkali Pemerintah Aceh Tamiang melalui Disnakertrans melakukan pemanggilan resmi kepada sejumlah pimpinan perusahaan bermasalah terhadap buruh, namun surat panggilan tersebut terkesan selalu diabaikan oleh pihak pengusaha karena tidak mengindahkan dengan tidak menghadirinya sesuai surat undangan atau surat pemanggilannya.
Namun ditengah-tengah krisisnya kewibawaan pemerintah Dimata sejumlah pengusaha tersebut, dengan kekuatan yang ada, Dinas Tenaga kerja setempat masih bisa menyelesaikan sejumlah kasus yang menimpah buruh melalui Hubungan Industrial, yang menurut pihak serikat pekerja, persolan yang dapat diselesaikan itu hanya sebagian kecil saja.
"Kami melihat, wibawa Pemkab kita seperti sangat kecil, sehingga seperti dianggap enteng oleh sejumlah perusahaan. Dugaannya karena sikap lemah gemulainya Sang Pemangku kebijakan tingkat atas dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah buruh," terang orang yang dikenal paling aktif dalam mengurusi masalah buruh ini.
Ditambahkannya, dia bersama seluruh unsur dikomitasnya terus memacu menyatukan kata mufakat untuk membawa orang kepercayaan bagi para buruh yang murni berasal dari kaum buruh untuk memimpin Kabupaten Aceh Tamiang.
"Kami yakin, mayoritas rakyat Kabupaten Aceh Tamiang adalah kaum buruh dan petani bakal mendukung dan memilih orang yang asal-usulnya dari kaum kelas bawah yang sejatinya tahu betul bagaimana pedihnya nasib buruh," ungkapnya, seraya menambahkan kalau orang yang bakal diusung tersebut nantinya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum buruh dengan skala prioritas disamping masalah-masalah umum lain secara global.
Menurutnya, sejauh ini kaum buruh tidak dapat berbuat banyak atas nasib buruk yang menimpah dipihak kaum buruh. terkecuali hanya menyusun kekuatan untuk menyatukan suara sejak dari unsur pengurus serikat hingga ke seluruh karyawan beserta segenap keluarganya untuk mencari dan mengusung sosok pilihannya yang tepat dan mau perduli terhadap kaum lemah untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Tamiang kelak.
"Tidak ada solusi lain, dan ini sudah final, bahwa kami bakal usung calon Bupati dari kaum buruh. Wacana ini sudah kami tuangkan melalui rapat kerja serta menjadi agenda tetap bagi organisasi kami diperburuhan. Karena kami punya suara mayoritas yang solid demi mencari kesamaan hak sebagai warga Negara untuk diperlakukan secara adil," papar Pengurus PUK SPPP-SPSI salahsatu perusahaan disektor perkebunan kelapa sawit. [] L24-002
