Lentera 24.com | WASHINGTON -- Para Senator Partai Demokrat dan Republik mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo m...
Lentera24.com | WASHINGTON -- Para Senator Partai Demokrat dan Republik mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo menjatuhkan sanksi terhadap Turki atas uji coba sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia. Para Senator mengatakan batas kesabaran Amerika sudah habis.
Seruan penjatuhan sanksi disampaikan Senator Chris Van Hollen dari Demokrat dan Senator Lindsey Graham dari Republik dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Pompeo hari Senin.
"Waktu untuk kesabaran sudah lama berakhir. Sudah saatnya Anda menerapkan hukum," tulis kedua Senator tersebut dalam suratnya, merujuk pada sanksi berdasarkan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi atau CAATSA yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 2017.
Graham dan Van Hollen memperingatkan Pompeo bahwa tidak memberi sanksi kepada Ankara atas pembelian sistem S-400 buatan Rusia—yang AS klaim tidak kompatibel dengan jaringan pertahanan udara NATO—mengirimkan "sinyal mengerikan" ke negara lain bahwa mereka dapat mencemooh hukum AS tanpa konsekuensi.
"Anda sebelumnya telah mengakui bahwa pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki memicu sanksi AS. Secara khusus, Anda berkata, ‘undang-undang mengharuskan ada sanksi. Dan saya yakin bahwa kita akan mematuhi hukum, dan Presiden Trump akan mematuhi hukum'. Anda benar ketika Anda membuat pernyataan itu," lanjut para Senator, seperti dikutip Sputniknews, Selasa (3/12/2019).
Para Senator saat ini mensponsori sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada Turki atas invasi militernya terhadap pasukan Kurdi di Suriah.
Surat itu juga mengatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belum memberikan indikasi bahwa ia akan mengubah arah kebijakannya setelah kunjungan terakhirnya ke Washington pada bulan November.
Graham dan Van Hollen juga mencatat bahwa kepala eksportir senjata negara Rusia Rosoboroexport mengatakan pada hari Minggu bahwa kerja sama Moskow dengan Turki—sekutu NATO tetapi bukan anggota penuh—tidak akan terbatas hanya pada S-400 dan kedua negara memiliki rencana yang lebih besar.
Awal pekan lalu, Pompeo mengatakan bahwa tes radar sistem pertahanan S-400 buatan Rusia oleh Turki adalah tindakan memprihatinkan. Radar sistem itu diuji coba terhadap pesawat jet tempur F-16 buatan AS. Kendati mengecam uji coba radar sistem rudal tersebut, mantan direktur CIA itu menegaskan bahwa AS masih akan berbicara dengan Ankara untuk menemukan cara guna mencegah Turki mengaktifkan secara penuh senjata pertahanan canggih tersebut.
AS telah menangguhkan partisipasi Turki dalam program internasional jet tempur siluman F-35 pada Juli lalu, setelah Ankara menerima pasokan pertama sistem S-400 dari Rusia.
Administrasi Trump mengklaim bahwa penggunaan S-400 oleh Ankara tidak akan kompatibel dengan jaringan pertahanan NATO. Ankara menanggapi dengan menegaskan bahwa sistem S-400 sangat diperlukan, tetapi sama sekali tidak membahayakan keamanan NATO. [] SINDONEWS
 |
| Foto : Sindonews |
"Waktu untuk kesabaran sudah lama berakhir. Sudah saatnya Anda menerapkan hukum," tulis kedua Senator tersebut dalam suratnya, merujuk pada sanksi berdasarkan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi atau CAATSA yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 2017.
Graham dan Van Hollen memperingatkan Pompeo bahwa tidak memberi sanksi kepada Ankara atas pembelian sistem S-400 buatan Rusia—yang AS klaim tidak kompatibel dengan jaringan pertahanan udara NATO—mengirimkan "sinyal mengerikan" ke negara lain bahwa mereka dapat mencemooh hukum AS tanpa konsekuensi.
"Anda sebelumnya telah mengakui bahwa pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki memicu sanksi AS. Secara khusus, Anda berkata, ‘undang-undang mengharuskan ada sanksi. Dan saya yakin bahwa kita akan mematuhi hukum, dan Presiden Trump akan mematuhi hukum'. Anda benar ketika Anda membuat pernyataan itu," lanjut para Senator, seperti dikutip Sputniknews, Selasa (3/12/2019).
Para Senator saat ini mensponsori sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada Turki atas invasi militernya terhadap pasukan Kurdi di Suriah.
Surat itu juga mengatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belum memberikan indikasi bahwa ia akan mengubah arah kebijakannya setelah kunjungan terakhirnya ke Washington pada bulan November.
Graham dan Van Hollen juga mencatat bahwa kepala eksportir senjata negara Rusia Rosoboroexport mengatakan pada hari Minggu bahwa kerja sama Moskow dengan Turki—sekutu NATO tetapi bukan anggota penuh—tidak akan terbatas hanya pada S-400 dan kedua negara memiliki rencana yang lebih besar.
Awal pekan lalu, Pompeo mengatakan bahwa tes radar sistem pertahanan S-400 buatan Rusia oleh Turki adalah tindakan memprihatinkan. Radar sistem itu diuji coba terhadap pesawat jet tempur F-16 buatan AS. Kendati mengecam uji coba radar sistem rudal tersebut, mantan direktur CIA itu menegaskan bahwa AS masih akan berbicara dengan Ankara untuk menemukan cara guna mencegah Turki mengaktifkan secara penuh senjata pertahanan canggih tersebut.
AS telah menangguhkan partisipasi Turki dalam program internasional jet tempur siluman F-35 pada Juli lalu, setelah Ankara menerima pasokan pertama sistem S-400 dari Rusia.
Administrasi Trump mengklaim bahwa penggunaan S-400 oleh Ankara tidak akan kompatibel dengan jaringan pertahanan NATO. Ankara menanggapi dengan menegaskan bahwa sistem S-400 sangat diperlukan, tetapi sama sekali tidak membahayakan keamanan NATO. [] SINDONEWS
