Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Rencana Pengadaan Mobil Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meuai kritikan dari sejumlah...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Rencana Pengadaan Mobil Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meuai kritikan dari sejumlah kalangan masyarakat. Tidak tangung-tangung, untuk pengadaan 9 unit mobil berkelas mewah itu, Pemkab Pidie Jaya harus menggelontorkan 5,5 Miliar. Seperti yang dikatakan Sekda Pidie Jaya beberapa waktu lalu.
Foto : Ulfani, Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala Banda Aceh asal Pidie Jaya
Menurut Ulfani, salah seorang mahasiswi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, bahwa rencana pengadaan mobil dinas merupakan hal yang wajar, namun yang menjadi permasalahan disini bukanlah mengenai mobil baru ataukah masih mau menggunakan mobil lama, justru yang menjadi puncak masalah, ketika mobil dinas baru yang diusulkan oleh Pemkab Pidie Jaya bernilai fantastis.
Ia membeberkan, untuk kendaraan dinas bupati, direncanakan merk Toyota Alphard dengan kisaran seharga Rp 1,27 miliar, dan untuk Wakil Bupati merk Toyota Velfier dengan kisaran harga Rp 1,2 miliar. Sementara, untuk tiga pimpinan DPRK, masing-masing merk Mistsubishi Pajero Sport dengan total kisaran harga Rp 1,7 miliar.
"Sealin itu, tiga orang asisten juga direncanakan mendapat tiga unit kendaraan dinas merk toyota Innova dengan totoal kisaran harga Rp 1,068 miliar, serta satu unit Toyota Xpander untuk ketua MPU dengan kisaran harga Rp 251 Juta," beber Mahasisiwi Fakultas Teknik.
Menururtnya, tidak menjadi masalah jika Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya ingin mengganti mobil baru, namun untuk pejabat setingkat daerah, seperti saya rasa ini merupakan pemborosan Anggaran yang sangat luar biasa. "Seharusnya mereka bisa memilih mobil dengan harga yang lebih relevan. Saya rasa dana sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain dalam hal meningkatkan kualitas daerah," ujar Gadis Manis asal Pidie Jaya.
Sebaiknya, tambah Ulfani, Pemkab Pidie Jaya memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan, serta pembangunan infrastuktur daerah. "Jika pengadaan mobil dinas hanya semata untuk menjaga marwah Kabupaten Pidie Jaya, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan jika memang niatnya untuk menjaga marwah daerah," tandasnya. [] L24-004