Lentera 24 | JAKARTA -- Mulai 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gaji untuk para pengangguran di Indonesia. Besarannya anta...
Lentera24 | JAKARTA -- Mulai 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gaji untuk para pengangguran di Indonesia. Besarannya antara Rp 300 ribu-Rp 500 ribu/bulan. Namun gaji ini rencananya hanya diberikan untuk 3 bulan saja.
Selain gaji, pemerintah juga akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk para pengangguran ini. Pemberian gaji dan pelatihan ini akan diberikan lewat program kartu pra kerja yang sudah dijanjikan Jokowi saat masa kampanye Pilpres.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengatakan program kartu pra kerja sampai saat ini masih dimatangkan konsep implementasinya. Tapi secara prinsip, sudah harus jalan mulai 2020 dan anggarannya juga sudah disediakan.
"Target 2 juta orang. Dan sekarang untuk implementasinya sedang dipersiapkan yang namanya PMO, Project Management office, yang akan mengelola itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Tapi di dalam pelaksanaannya akan menggandeng sejumlah kementerian," ujar Hanif di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
PMO ini, ujar Hanif, akan diisi oleh tenaga profesional yang mengerti cara kerja pemerintahan. Alasan dipilihnya tenaga profesional adalah, agar konsep program pra kerja ini bisa menjadi terobosan yang berhasil.
"Ancang-ancang (insentif) Rp 300-500 ribu/orang tapi belum diputuskan. Kita butuh 1-2 kali rapat lagi," kata Hanif. | Feri Sandi, CNBC Indonesia
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengatakan program kartu pra kerja sampai saat ini masih dimatangkan konsep implementasinya. Tapi secara prinsip, sudah harus jalan mulai 2020 dan anggarannya juga sudah disediakan.
"Target 2 juta orang. Dan sekarang untuk implementasinya sedang dipersiapkan yang namanya PMO, Project Management office, yang akan mengelola itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Tapi di dalam pelaksanaannya akan menggandeng sejumlah kementerian," ujar Hanif di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
PMO ini, ujar Hanif, akan diisi oleh tenaga profesional yang mengerti cara kerja pemerintahan. Alasan dipilihnya tenaga profesional adalah, agar konsep program pra kerja ini bisa menjadi terobosan yang berhasil.
"Ancang-ancang (insentif) Rp 300-500 ribu/orang tapi belum diputuskan. Kita butuh 1-2 kali rapat lagi," kata Hanif. | Feri Sandi, CNBC Indonesia
