"MaTA Desak Pemkab Pijay Batalkan Alphard dan Pajero" Lentera 24.com | BANDA ACEH -- Usulan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pem...
"MaTA Desak Pemkab Pijay Batalkan Alphard dan Pajero"
Lentera24.com | BANDA ACEH -- Usulan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pemkab Pijay) untuk pengadaan mobil dinas baru bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK menuai kritik dari sejumlah pihak. Bagaimana tidak, mobil yang akan dibeli terbilang mewah, yakni Toyota Alphard untuk bupati, Toyota Vellfire untuk wakil bupati, dan Mitsubishi Pajero Sport untuk tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ikut mengkritisi kebijakan Pemkab Pijay ini. Menurut Koordinator MaTA, Alfian, ini adalah kebijakan yang memboroskan anggaran pemerintah kabupaten setempat karena harga mobil tersebut satu unitnya mencapai miliaran rupiah.
"Terjadinya alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kabupaten Pijay merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah dan mencederai keadilan masyarakat kabupaten tersebut," kata Alfian secara khusus kepada Serambi, kemarin.
Ironisnya lanjut Alfian, saat ini, Pidie Jaya masuk kabupaten yang miskin baik secara kehidupan masyarakatnya maupun pembangunan publik berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2019. "Seharusnya eksekutif dan legislatif di sana peka terhadap fakta tersebut. Bukan malah menikmati anggaran rakyat seenaknya saja," ujar Alfian.
Jika pengadaan ini tetap dilakukan, menurut Alfian, patut diduga telah terjadi penggunaan anggaran yang tidak patut dan disengaja. "Kepemimpinan kepala daerah sekarang yang masuk periode kedua apa yang sudah mareka berikan untuk pembangunan Pijay? Berdasarkan penelusuran kami belum ada program pemerintah yang populer, hanya menjalankan adminitrasi pemerintah dan itu kebijakan biasa saja dan tidak ada yang luar biasa," katanya.
MaTA juga menyorot pelayanan publik Pidie Jaya yang masih buruk, terutama dalam pembangunan tata kelola pemerintah dan infrastruktur publik. Seharusnya, kata Alfian, pemerintah punya malu dengan kondisi saat ini karena menggunakan fasilitas mewah.
"MaTA juga mempertanyakan standar evaluasi APBK Kabupaten Pijay oleh Pemerintah Aceh yang seharusnya tidak dibiarkan terjadi. Peristiwa ini juga bukan pertama kali terjadi di Aceh, semua kepala daerah di Aceh hidup dengan fasilitas negara dengan serba mewah sementara rakyat dalam hidup miskin dan pengguran bertambah," kata Alfian.
Berdasarkan fakta tersebut, MaTA mendesak secara tegas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah Pijay untuk membatalkan pengadaan tersebut karena praktik yang tidak baik yang seharusnya dihindari oleh kepala daerah. "Saya pikir mantan pejuang mau hidup sederhana di saat rakyat masih sekarat. Dan ternyata tidak," demikian Alfian.
Pejabat Cukup Kijang Innova
Sebelumnya, Anggota DPRA terpilih periode 2019-2024, Teuku Irwan Djohan juga menyorot Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengusulkan pembelian mobil mewah untuk kendaraan operasional para pejabat tinggi di sana, mulai dari bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK Pidie Jaya.
Politisi Partai NasDem ini mengaku terkejut dan kecewa dengan berita usulan pengadaan mobil dinas pejabat Pidie Jaya itu. Irwan mengatakan, jika dalam kondisi Aceh yang seperti ini para pejabatnya berlomba-lomba menggunakan mobil dinas mewah, berarti hati nurani memang benar-benar sudah tidak ada lagi.
"Menurut saya, untuk para pejabat di Aceh maksimal Toyota Kijang Innova sudah cukup. Seperti yang saya pakai selama lima tahun sebagai Wakil Ketua DPRA. Untuk Sekda dan Kepala Dinas di provinsi pun sudah maksimal Innova atau Avanza," kata Irwan.
Menurutnya, tidak wajar para kepala daerah di Aceh, seperti di kabupaten menggunakan Toyota Land Cruiser atau Alphard yang harganya miliaran rupiah. Sedangkan untuk tinjauan ke lapangan bisa menggunakan mobil khusus seperti double cabin. "Jangan itu dijadikan alasan, karena kita juga tahu seberapa sering kunjungan ke pelosok dilakukan," ujarnya. [] SERAMBI
Lentera24.com | BANDA ACEH -- Usulan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pemkab Pijay) untuk pengadaan mobil dinas baru bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK menuai kritik dari sejumlah pihak. Bagaimana tidak, mobil yang akan dibeli terbilang mewah, yakni Toyota Alphard untuk bupati, Toyota Vellfire untuk wakil bupati, dan Mitsubishi Pajero Sport untuk tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024.
 |
| Foto : Serambi |
"Terjadinya alokasi anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kabupaten Pijay merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah dan mencederai keadilan masyarakat kabupaten tersebut," kata Alfian secara khusus kepada Serambi, kemarin.
Ironisnya lanjut Alfian, saat ini, Pidie Jaya masuk kabupaten yang miskin baik secara kehidupan masyarakatnya maupun pembangunan publik berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2019. "Seharusnya eksekutif dan legislatif di sana peka terhadap fakta tersebut. Bukan malah menikmati anggaran rakyat seenaknya saja," ujar Alfian.
Jika pengadaan ini tetap dilakukan, menurut Alfian, patut diduga telah terjadi penggunaan anggaran yang tidak patut dan disengaja. "Kepemimpinan kepala daerah sekarang yang masuk periode kedua apa yang sudah mareka berikan untuk pembangunan Pijay? Berdasarkan penelusuran kami belum ada program pemerintah yang populer, hanya menjalankan adminitrasi pemerintah dan itu kebijakan biasa saja dan tidak ada yang luar biasa," katanya.
MaTA juga menyorot pelayanan publik Pidie Jaya yang masih buruk, terutama dalam pembangunan tata kelola pemerintah dan infrastruktur publik. Seharusnya, kata Alfian, pemerintah punya malu dengan kondisi saat ini karena menggunakan fasilitas mewah.
"MaTA juga mempertanyakan standar evaluasi APBK Kabupaten Pijay oleh Pemerintah Aceh yang seharusnya tidak dibiarkan terjadi. Peristiwa ini juga bukan pertama kali terjadi di Aceh, semua kepala daerah di Aceh hidup dengan fasilitas negara dengan serba mewah sementara rakyat dalam hidup miskin dan pengguran bertambah," kata Alfian.
Berdasarkan fakta tersebut, MaTA mendesak secara tegas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah Pijay untuk membatalkan pengadaan tersebut karena praktik yang tidak baik yang seharusnya dihindari oleh kepala daerah. "Saya pikir mantan pejuang mau hidup sederhana di saat rakyat masih sekarat. Dan ternyata tidak," demikian Alfian.
Pejabat Cukup Kijang Innova
Sebelumnya, Anggota DPRA terpilih periode 2019-2024, Teuku Irwan Djohan juga menyorot Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengusulkan pembelian mobil mewah untuk kendaraan operasional para pejabat tinggi di sana, mulai dari bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK Pidie Jaya.
Politisi Partai NasDem ini mengaku terkejut dan kecewa dengan berita usulan pengadaan mobil dinas pejabat Pidie Jaya itu. Irwan mengatakan, jika dalam kondisi Aceh yang seperti ini para pejabatnya berlomba-lomba menggunakan mobil dinas mewah, berarti hati nurani memang benar-benar sudah tidak ada lagi.
"Menurut saya, untuk para pejabat di Aceh maksimal Toyota Kijang Innova sudah cukup. Seperti yang saya pakai selama lima tahun sebagai Wakil Ketua DPRA. Untuk Sekda dan Kepala Dinas di provinsi pun sudah maksimal Innova atau Avanza," kata Irwan.
Menurutnya, tidak wajar para kepala daerah di Aceh, seperti di kabupaten menggunakan Toyota Land Cruiser atau Alphard yang harganya miliaran rupiah. Sedangkan untuk tinjauan ke lapangan bisa menggunakan mobil khusus seperti double cabin. "Jangan itu dijadikan alasan, karena kita juga tahu seberapa sering kunjungan ke pelosok dilakukan," ujarnya. [] SERAMBI
