Lentera 24.com | LANGSA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut, bantuan dana desa di provinsi terletak paling barat I...
Lentera24.com | LANGSA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut, bantuan dana desa di provinsi terletak paling barat Indonesia tersebut tahun 2020 meningkat menjadi Rp5 triliun lebih bagi 6.497 gampong (desa) di 289 kecamatan pada 23 kabupaten/kota.
"Hari ini saya dapat informasi bahwa untuk dana desa tahun 2020 ada tambahan. Dana Desa Aceh meningkat jadi lebih dari Rp5 triliun dari tahun ini Rp4,9 triliun," ucap Kepala DMPG Aceh, Azhari di Langsa, Kamis.
Hal itu diungkapkannya ketika memberi kata sambutan pada "Gampong Fair 1 Kota Langsa 2019" dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Langsa yang dibuka Wali Kota Langsa Usman Abdullah, dan dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Ia mengatakan, semakin besar dana desa yang akan dikucurkan tahun depan, maka Pemerintah Aceh menginginkan pengelolaan dana desa harus semakin transparan, lebih baik, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat gampong.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, lanjutnya, telah meminta kepala daerah baik bupati maupun wali kota se-Aceh melalui dinas terkait untuk tetap mengontrol, dan melakukan evaluasi penggunaan dana desa di masing-masing gampong.
Ia menyebut, permasalahan penggunaan dana desa khususnya di provinsi berjuluk "Serambi Mekkah" menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh, karena itu pihaknya mengadakan pertemuan terkait berbagai permasalahan bantuan dari pemerintah pusat ini.
"Tapi tidak ada masalah oleh 66 gampong di Langsa hari ini, dan bertepatan dengan HUT Kota Langsa ke-18. Ini merupakan kreativitas dari penggunaan dana desa, karena melahirkan produk-produk inovatif membuat gampong itu berbeda dengan gampong yang lain," katanya.
Data terakhir DPMD Aceh menyebut, tahun 2015 provinsi ini menerima dana desa senilai Rp1,7 triliun, lalu 2016 sebesar Rp3,8 triliun, kemudian 2017 senilai Rp4,8 triliun, 2018 berjumlah Rp4,4 triliun, dan 2019 sebesar Rp4,9 triliun.
"Ini bisa membuat saya bahagia, karena dari aktivitas seperti ini menunjukkan bukti bahwa pemerintah tingkat kabupaten/kota di Aceh sudah merasakan manfaat dari dana desa," terang Azhari.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dua bulan lalu memaparkan, dalam dana desa sebesar Rp72 triliun di tahun 2020 akan difokuskan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pariwisata daerah.
Seperti diketahui, dalam penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan, Presiden Joko Widodo menyebut penggunaan dana desa akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
"Kalau selama ini penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur, mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Jadi Bumdes dan desa-desa wisata akan kita push," kata Menteri Eko. [] ANTARA
 |
| Foto : Antara |
Hal itu diungkapkannya ketika memberi kata sambutan pada "Gampong Fair 1 Kota Langsa 2019" dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Langsa yang dibuka Wali Kota Langsa Usman Abdullah, dan dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Ia mengatakan, semakin besar dana desa yang akan dikucurkan tahun depan, maka Pemerintah Aceh menginginkan pengelolaan dana desa harus semakin transparan, lebih baik, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat gampong.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, lanjutnya, telah meminta kepala daerah baik bupati maupun wali kota se-Aceh melalui dinas terkait untuk tetap mengontrol, dan melakukan evaluasi penggunaan dana desa di masing-masing gampong.
Ia menyebut, permasalahan penggunaan dana desa khususnya di provinsi berjuluk "Serambi Mekkah" menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh, karena itu pihaknya mengadakan pertemuan terkait berbagai permasalahan bantuan dari pemerintah pusat ini.
"Tapi tidak ada masalah oleh 66 gampong di Langsa hari ini, dan bertepatan dengan HUT Kota Langsa ke-18. Ini merupakan kreativitas dari penggunaan dana desa, karena melahirkan produk-produk inovatif membuat gampong itu berbeda dengan gampong yang lain," katanya.
Data terakhir DPMD Aceh menyebut, tahun 2015 provinsi ini menerima dana desa senilai Rp1,7 triliun, lalu 2016 sebesar Rp3,8 triliun, kemudian 2017 senilai Rp4,8 triliun, 2018 berjumlah Rp4,4 triliun, dan 2019 sebesar Rp4,9 triliun.
"Ini bisa membuat saya bahagia, karena dari aktivitas seperti ini menunjukkan bukti bahwa pemerintah tingkat kabupaten/kota di Aceh sudah merasakan manfaat dari dana desa," terang Azhari.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dua bulan lalu memaparkan, dalam dana desa sebesar Rp72 triliun di tahun 2020 akan difokuskan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pariwisata daerah.
Seperti diketahui, dalam penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan, Presiden Joko Widodo menyebut penggunaan dana desa akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
"Kalau selama ini penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur, mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Jadi Bumdes dan desa-desa wisata akan kita push," kata Menteri Eko. [] ANTARA
