Lentera 24.com | WASHINGTON -- Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) secara resmi telah membuka penyelidikan terhadap Presiden Donald Trump d...
Lentera24.com | WASHINGTON -- Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) secara resmi telah membuka penyelidikan terhadap Presiden Donald Trump dengan tuduhan meminta bantuan politik dari Ukraina. Hal itu disampaikan langung oleh Ketua DPR AS, Nancy Pelosi.
"MInggu ini presiden telah mengakui meminta presiden Ukraina untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkannya secara politik," ujarnya.
"Presiden harus bertanggung jawab," imbuhnya seperti dikutip dari BBC, Rabu (25/9/2019)
Pelosi menolak seruan kalangan liberal untuk berusaha memakzulkan presiden asal Partai Republik itu dari jabatannya sebagai upaya yang meningkatkan dukungannya.
Semua bermula pada pekan lalu saat muncul laporan yang mengatakan pejabat intelijen AS telah mengeluh kepada pengawas pemerintah tentang interaksi Trump dengan seorang pemimping negara lain. Belakangan terungkap jika pemimpin negara lain yang dimaksud adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Keluhan itu, yang dianggap "mendesak" dan dapat dipercaya oleh inspektur jenderal intelijen, telah diminta oleh Partai Demokrat tetapi Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS menolak untuk memberikannya.
Apa yang sebenarnya dikatakan masih belum jelas namun Partai Demokrat menuduh Trump mengancam akan menahan bantuan militer untuk memaksa Ukraina menyelidiki tuduhan korupsi terhadap mantan wakil presiden AS Joe Biden dan putranya Hunter.
Trump sendiri telah mengakui telah mendiskusikan Joe Biden dengan Zelensky, tetapi mengatakan ia hanya berusaha membuat Eropa meningkatkan bantuan dengan mengancam akan menahan bantuan militer.
Jika terwujud, DPR AS akan memberikan suara untuk setiap dakwaan dan Partai Demokrat mayoritas di sana, pemakzulan akan dengan mudah berlalu.
Namun pertarungan kemudian akan terjadi di Senat, di mana Partai Republik memegang kendali, dibutuhkan suara dua pertiga untuk mendukung pemakzulan Trump.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan YouGov mengatakan 55% warga AS akan mendukung pemakzulan jika dipastikan bahwa Presiden Trump menangguhkan bantuan militer ke Ukraina untuk mendorong para pejabat negara itu menyelidiki Joe Biden. [] SINDONEWS
 |
| Foto : Sindonews |
"Presiden harus bertanggung jawab," imbuhnya seperti dikutip dari BBC, Rabu (25/9/2019)
Pelosi menolak seruan kalangan liberal untuk berusaha memakzulkan presiden asal Partai Republik itu dari jabatannya sebagai upaya yang meningkatkan dukungannya.
Semua bermula pada pekan lalu saat muncul laporan yang mengatakan pejabat intelijen AS telah mengeluh kepada pengawas pemerintah tentang interaksi Trump dengan seorang pemimping negara lain. Belakangan terungkap jika pemimpin negara lain yang dimaksud adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Keluhan itu, yang dianggap "mendesak" dan dapat dipercaya oleh inspektur jenderal intelijen, telah diminta oleh Partai Demokrat tetapi Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS menolak untuk memberikannya.
Apa yang sebenarnya dikatakan masih belum jelas namun Partai Demokrat menuduh Trump mengancam akan menahan bantuan militer untuk memaksa Ukraina menyelidiki tuduhan korupsi terhadap mantan wakil presiden AS Joe Biden dan putranya Hunter.
Trump sendiri telah mengakui telah mendiskusikan Joe Biden dengan Zelensky, tetapi mengatakan ia hanya berusaha membuat Eropa meningkatkan bantuan dengan mengancam akan menahan bantuan militer.
Jika terwujud, DPR AS akan memberikan suara untuk setiap dakwaan dan Partai Demokrat mayoritas di sana, pemakzulan akan dengan mudah berlalu.
Namun pertarungan kemudian akan terjadi di Senat, di mana Partai Republik memegang kendali, dibutuhkan suara dua pertiga untuk mendukung pemakzulan Trump.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan YouGov mengatakan 55% warga AS akan mendukung pemakzulan jika dipastikan bahwa Presiden Trump menangguhkan bantuan militer ke Ukraina untuk mendorong para pejabat negara itu menyelidiki Joe Biden. [] SINDONEWS
