Lentera 24.com | JAKARTA -- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi tidak setuju jika honorer diangkat menjadi PNS alias A...
Lentera24.com | JAKARTA -- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi tidak setuju jika honorer diangkat menjadi PNS alias ASN tanpa melalui tes. Kepentingan politik, lanjutnya, tidak boleh mengintervensi masalah rekrutmen ASN.
Menurutnya, adanya intervensi politik menjadi salah satu penyebab ajloknya mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara atau (ASN).
Hal ini disampaikan Sofian dalam diskusi media bertajuk Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3).
Awalnya dia menyebutkan bahwa tahun 2017-2018, Government Effectiveness Index atau indeks efektivitas pemerintah Indonesia mencapai hasil yang cukup membanggakan selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Di mana ada kenaikan 24 peringkat.
"Sekarang kita (Indonesia-red) kalau diskors dari nol sampai 100, kita sudah 54,8. Dan itu baru ASN yang bisa mendorong Indonesia dari lower middle income country. Melihat ini, 2020 kita akan masuk upper middle income country," ucap Sofian.
Untuk menjadi negara dengan pendapatan ker kapitas pada posisi menengah ke atas, maka gross national income/pendapatan nasional kotor (GNI) per kapita adalah USD 4.500. Hal ini harus didukung pula oleh mutu ASN yang lebih tinggi dari saat ini.
Hall itu menurutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks efektivitas pemerintah, salah satunya melalui peningkatan mutu para ASN. Namun, ada sejumlah faktor pendorong yang mesti dibereskan terlebih dahulu. Intervensi politik salah satunya.
"Mutu pelayanan publik, mutu SDM ASN karena ada intervensi politik, kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) angkat satu juta pegawai honorer tanpa tes, jadi anjlok," ucap Sofian memberi contoh.
Berikutnya membenahi kapasitas perumusan dan implementasi kebijakan negara, hingga kredibilitas dan komitmen pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus tinggi.
Oleh karena itu, ke depan pemerintah harus memfokuskan program reformasi birokrasi pada faktor pendorong yang masih lemah dengan meningkatkan mutu ASN, termasuk mutu kebijakan, pendidikan, dan kompetensi.
"Tantangan yang sekarang kita hadapi adalah tadi, salah satu bentuk intervensi politik yang sangat mengganggu sekarang ini adalah intervensi dari partai partai politik di dalam penunjukan jabatan jabatan pimpinan tinggi," jelasnya. [] JPNN
 |
| Foto : Ilustrasi |
Hal ini disampaikan Sofian dalam diskusi media bertajuk Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3).
Awalnya dia menyebutkan bahwa tahun 2017-2018, Government Effectiveness Index atau indeks efektivitas pemerintah Indonesia mencapai hasil yang cukup membanggakan selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Di mana ada kenaikan 24 peringkat.
"Sekarang kita (Indonesia-red) kalau diskors dari nol sampai 100, kita sudah 54,8. Dan itu baru ASN yang bisa mendorong Indonesia dari lower middle income country. Melihat ini, 2020 kita akan masuk upper middle income country," ucap Sofian.
Untuk menjadi negara dengan pendapatan ker kapitas pada posisi menengah ke atas, maka gross national income/pendapatan nasional kotor (GNI) per kapita adalah USD 4.500. Hal ini harus didukung pula oleh mutu ASN yang lebih tinggi dari saat ini.
Hall itu menurutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks efektivitas pemerintah, salah satunya melalui peningkatan mutu para ASN. Namun, ada sejumlah faktor pendorong yang mesti dibereskan terlebih dahulu. Intervensi politik salah satunya.
"Mutu pelayanan publik, mutu SDM ASN karena ada intervensi politik, kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) angkat satu juta pegawai honorer tanpa tes, jadi anjlok," ucap Sofian memberi contoh.
Berikutnya membenahi kapasitas perumusan dan implementasi kebijakan negara, hingga kredibilitas dan komitmen pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus tinggi.
Oleh karena itu, ke depan pemerintah harus memfokuskan program reformasi birokrasi pada faktor pendorong yang masih lemah dengan meningkatkan mutu ASN, termasuk mutu kebijakan, pendidikan, dan kompetensi.
"Tantangan yang sekarang kita hadapi adalah tadi, salah satu bentuk intervensi politik yang sangat mengganggu sekarang ini adalah intervensi dari partai partai politik di dalam penunjukan jabatan jabatan pimpinan tinggi," jelasnya. [] JPNN
