Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat melakukan kunjungan kerja ke DPRK Aceh Tamiang, guna ...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat melakukan kunjungan kerja ke DPRK Aceh Tamiang, guna melakukan koordinasi, Rabu (21/02) bertempat di Ruang Kerja Komisi A.
Kedatangan DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Ralin Sinulingga, didampingi Anggota Dewan dari beberapa komisi, disambut Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Juanda SIP, Ketua Fraksi Partai Aceh Miswanto dan Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang Ismail.
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa permasalahan yang dibahas, antara lain menyangkut persoalan tapal batas Aceh dan Sumut.
Perhatian DPRK Aceh Tamiang terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan honorer baik gaji, intensif, maupun jaminan, kemudian terkait Perizinan dan Retribusi terhadap tower di Aceh Tamiang.
Selain itu, soal adanya warga dari langkat yang menimba ilmu di sejumlah sekolah di Aceh Tamiang, serta pelaksanaan pembangunan di perkampungan Aceh Tamiang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Langkat.
Wakil ketua DPRK Aceh Tamiang Juanda SIP, mengatakan, terkait tapal batas antara Aceh dan Sumut, nantinya akan dilakukan penataan.
"DPRK Aceh Tamiang siap mendukung dan akan melakukan koordinasi dengan Provinsi Aceh karena kewenangan batas wilayah berada di Provinsi," ujarnya.
Disebutkannya, untuk gaji para tenaga kontrak atau pegawai daerah perjanjian kerja (PDPK), pembiayaannya murni bersumber dari APBK Aceh Tamiang yang pertahunnya 20 miliar lebih.
"Namum dalam hal pengangkatan tenaga kontrak di Kabupaten, ini masih ada yang belum terangkat, karena masih terdapatnya tenaga guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun belum terakomodir menjadi tenaga kontrak," kata Juanda.
Juanda juga mengapresiasi anggota DPRD Langkat yang telah berkunjung ke Aceh Tamiang, tetapi untuk permasalahan yang berkaitan teknis pihaknya akan mengirimkan jawaban secara tertulis setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. [] L24-004
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa permasalahan yang dibahas, antara lain menyangkut persoalan tapal batas Aceh dan Sumut.
Perhatian DPRK Aceh Tamiang terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan honorer baik gaji, intensif, maupun jaminan, kemudian terkait Perizinan dan Retribusi terhadap tower di Aceh Tamiang.
Selain itu, soal adanya warga dari langkat yang menimba ilmu di sejumlah sekolah di Aceh Tamiang, serta pelaksanaan pembangunan di perkampungan Aceh Tamiang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Langkat.
Wakil ketua DPRK Aceh Tamiang Juanda SIP, mengatakan, terkait tapal batas antara Aceh dan Sumut, nantinya akan dilakukan penataan.
"DPRK Aceh Tamiang siap mendukung dan akan melakukan koordinasi dengan Provinsi Aceh karena kewenangan batas wilayah berada di Provinsi," ujarnya.
Disebutkannya, untuk gaji para tenaga kontrak atau pegawai daerah perjanjian kerja (PDPK), pembiayaannya murni bersumber dari APBK Aceh Tamiang yang pertahunnya 20 miliar lebih.
"Namum dalam hal pengangkatan tenaga kontrak di Kabupaten, ini masih ada yang belum terangkat, karena masih terdapatnya tenaga guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun belum terakomodir menjadi tenaga kontrak," kata Juanda.
Juanda juga mengapresiasi anggota DPRD Langkat yang telah berkunjung ke Aceh Tamiang, tetapi untuk permasalahan yang berkaitan teknis pihaknya akan mengirimkan jawaban secara tertulis setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. [] L24-004