Lentera 24.com |ACEH TAMIANG -- Pembahasan KUA-PPAS/P yang digelar di Ruang Sidang Badang Anggaran DPRK Aceh Tamiang Jumat (13/10) yang lal...
Lentera24.com |ACEH TAMIANG -- Pembahasan KUA-PPAS/P yang digelar di Ruang Sidang Badang Anggaran DPRK Aceh Tamiang Jumat (13/10) yang lalu yang dihadiri seluruh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Tamiang berlangsung hikmat dan alot.
Alotnya pembahasan KUA-PPAS/P ini akibat dari ada beberapa kendala yang dialami, salah satunya dikarenakan Defisit Anggaran Aceh Tamiang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) pada tahun 2016.
Hal ini dibenarkan oleh Mustaqim Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh yang ditemui Lentera24.com mengatakan, “pembahasan anggaran perubahan karena defisit hampir 10 milyar sehingga belum dapat dicarikan solusinya, bukan karena masalah hutang, tapi masalah kekurangan uang untuk menutupi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), dan uang makan minum Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.
Lanjut Mustaqim, Banggar tidak akan mungkin mengorbankan seperti Alokasi Dana Desa (ADD) misalnya, karena itu memang kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga Banggar akan kembali duduk dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk mencari solusi dan ada kemungkinan solusi lain nantinya yang akan diambil agar seluruh program yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus mengorbankan post anggaran yang lain.
“Oleh sebab itu kami dari Banggar DPRK akan duduk kembali dengan TAPK, dan apabila perlu pembahasan KUA-PPAS/ dibadiri Bupati, sehingga permasalah defisit anggaran ini bisa selesai dan ada win-win solution”, tutup Mustaqim.
Informasi yang dihimpun Lentera24.com, kedua elemen penting ini baik Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK direncanakan hari senin (16/10/17) akan duduk kembali untuk mencari solusi menyangkut masalah ini. [] L24-RAZZAQ
Alotnya pembahasan KUA-PPAS/P ini akibat dari ada beberapa kendala yang dialami, salah satunya dikarenakan Defisit Anggaran Aceh Tamiang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) pada tahun 2016.
Hal ini dibenarkan oleh Mustaqim Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh yang ditemui Lentera24.com mengatakan, “pembahasan anggaran perubahan karena defisit hampir 10 milyar sehingga belum dapat dicarikan solusinya, bukan karena masalah hutang, tapi masalah kekurangan uang untuk menutupi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), dan uang makan minum Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.
Lanjut Mustaqim, Banggar tidak akan mungkin mengorbankan seperti Alokasi Dana Desa (ADD) misalnya, karena itu memang kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga Banggar akan kembali duduk dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk mencari solusi dan ada kemungkinan solusi lain nantinya yang akan diambil agar seluruh program yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus mengorbankan post anggaran yang lain.
“Oleh sebab itu kami dari Banggar DPRK akan duduk kembali dengan TAPK, dan apabila perlu pembahasan KUA-PPAS/ dibadiri Bupati, sehingga permasalah defisit anggaran ini bisa selesai dan ada win-win solution”, tutup Mustaqim.
Informasi yang dihimpun Lentera24.com, kedua elemen penting ini baik Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK direncanakan hari senin (16/10/17) akan duduk kembali untuk mencari solusi menyangkut masalah ini. [] L24-RAZZAQ
