Foto : Ilustrasi/liputan6 suara-tamiang.com , ACEH TAMIANG -- DPRK Aceh Tamiang mendukung penuh dalam upaya mengurangi angka penganggu...
 |
| Foto : Ilustrasi/liputan6 |
"Secara parlemen, telah menyahuti dan memberikan dukungan yang ditandai dengan surat dan rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRK beberapa waktu lalu," kata Ketua DPRK Aceh Tamiang Rusman dalam dialog bersama sejumlah perwakilan pengunjuk rasa, Senin (29/2) di ruang Badan Musyawarah.
Sekitar 500 warga yang mengatasnakan Rakyat Indonesia Bersatu untuk Tenaga Kerja (RIBUT) menggelar demo di kantor Bupati Aceh Tamiang dan kantor DPRK.
Dalam dialog tersebut, Rusman yang didampingi Wakil Ketua DPRK Juanda mengatakan, pihaknya serius dalam menyahuti keinginan masyarakat, apalagi menyangkut persiapan dan membuka lapangan kerja.
"Sebelumnya, proses pengelolaan minyak dan gas di Aceh Tamiang tidak ada masalah. Belakangan ada yang mempolitisirnya, ini yang terjadi," ujar Rusman.
Menurut Rusman, dewan juga telah memberikan dukungan kepada BUMD, PT Petro Tamiang Raya untuk mengelola minyak dan gas di Aceh Tamiang hingga dapat berjalan.
"Pada prinsipnya DPRK mendukung, dan bila memungkinkan dan dibutuhkan bersedia mengajukan kepada pemerintah pusat guna membantu meyakinkan," katanya.
Rusman berharap, dalam pengelolaan migas bukan saja dapat mendatangkan PAD bagi pemerintah daerah. Namun yang terpenting KSO harus dapat berjalan, masalah investor dalam kegiatan ini menjadi urusan BUMD yang mendapatkan kewenangan dalam pengelolaannya.
Rusman berpesan, saat sudah berjalannya pengelolaan KSO, untuk tenaga kerja diutamakan masyarakat Tamiang, terkecuali tenaga skill yang tidak dimiliki sumber daya manusia (SDM) lokal, boleh dari luar daerah.
"Untuk penerimaan PAD juga seharusnya seimbang, pembagian hasil bagi daerah jelas, dalam artian tidak terlalu kecil. Saya sedang pelajari penerimaan dari kegiatan KSO yang lebih baik lagi, sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak menemui permasalahan apalagi kegagalan,"jelasnya.
Salah seorang orator demo yang ikut dalam dialog, Syafruddin KS, meminta pemerintah daerah dan DPRK segera mengambil langkah cepat sehingga KSO dapat berjalan.
"Nasib masyarakat Aceh Tamiang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Tolong bapak dewan untuk segera mengambil langkah cepat, agar pengelolaan minyak dan gas tidak menimbulkan kesan tidak berjalan. Sayang pak dewan, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan," ujar Syafruddin.
Sementara Dirut PT Petro Tamiang Raya H Arman Muis yang turut hadir dalam dialog tersebut, mengatakan BUMD yang dipimpinnya ada mendapat kendala dalam persetujuan mengelola sebagian lapangan minyak yang ada dalam wilayah kerja dengan pihak Pertamina.
"Pertamina hampir menyetujui, akan tetapi harapan itu belum terpenuhi dikarenakan ada penundaaan dalam prosesnya," ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Aceh Tamiang Iskandar Zulkarnain, saat menyambut pendemo mengatakan, sejumlah tuntutan pendemo diterima dan akan dijadikan lampiran untuk disampaikan kepada pemerintah dan Pertamina di Jakarta. (indra/medanbisnis)