Foto : Ilustrasi/30menit.com suara-tamiang.com , -- Program pembangunan ruas jalan Kereta Api (KA) Aceh dari Tamiang ke Kota Banda Ace...
 |
| Foto : Ilustrasi/30menit.com |
“Ini bisa membuat masyarakat Aceh kecewa lagi dengan janji-janji yang pernah diucapkan pemerintah pusat untuk Aceh,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Aceh.
Dermawan mengaku sangat terkejut atas tak masuknya proyek kereta api Aceh sebagai program strategis 2016.
Padahal, menurutnya, di antara janji penting Pemerintah Pusat kepada Aceh adalah melanjutkan pembangunan kembali jalur KA Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2000. Dalam perjalanannya, anggaran untuk proyek KA Aceh tidak teratur. Terkadang ada, terkadang tidak.
Terkadang besar, terkadang kecil. Karenanya, pengerjaan proyek itu sering telantar. Hingga kini yang telah selesai dibangun cuma 11 km.
Pada saat Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, ia juga berjanji akan menuntaskan pembangunan jalur KA Aceh yang baru dan akan selesai dalam waktu tak terlalu lama.
Pada tahun pertama menjabat, Presiden Jokowi mulai merealisasikan janjinya, dengan mengalokasikan anggaran untuk penambahan jalan KA di Aceh yang baru ada 11 km, menjadi 100 km, dengan mengalokasikan dana tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar dan terpakai habis. Entah karena kinerja proyek itu yang buruk, tahun ini hanya dialokasikan anggaran Rp 100 miliar.
Padahal, KA Aceh ini bukan proyek biasa, tapi megaproyek. Untuk pembangunan 460 km jalur KA diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp 22 triliun.
“Kalau anggaran yang direalisasikan tahun 2016 ini hanya Rp 100 miliar, mau berapa tahun lagi, jalur kereta api itu diselesaikan?” tanya Sekda Aceh kepada Komite II DPD RI.
Oleh sebab itulah, Komite II DPD RI berjanji aka memanggil dan mempertanyakan kepada menteri terkait tentang ketersendatan angggaran proyek pembangunan kereta api Aceh. Padahal, menurut Komite II ini, proyek KA Aceh itu sudah masuk dalam program pembangunan Buku Biru Bappenas tentang Pembangunan Proyek Jalan Kereta Api Lintas Pulau Sumatera.
“Ini sangat aneh, jalan kereta api di Riau dibangun, di Sumut terus dilanjutkan, tapi di ujung Pulau Sumatera, pekerjaan pembangunan rel kereta apinya digantung,” ulasnya.
Lebih aneh lagi, Ketua Bappenas itu putra Aceh, kenapa pula bisa lupa? Yang jelas, meski sudah dikatakan bahwa pembangunan KA Aceh ini sebagai proyek strategis, tapi kita melihatnya adalah alasan ekonomislah yang membuatnya sering “kalah bersaing” dalam memperoleh anggaran.
Sebab, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, tetap saja akan dilihat sebagai investasi. Maka, jelas hitung-hitungannya adalah kepentingan ekonomis.
Dan, yang bikin anggaran untuk KA Aceh itu tersendat, mungkin karena belum ada yang bisa menjawab, dengan “investasi” Rp 22 triliun, rakyat dan pemerintah akan dapat apa nantinya? (serambinews)