Lentera 24.com - Pemerintahan Jokowi-JK dikabarkan mencairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat dari World Bank dan Asian Development Bank (...
Lentera24.com - Pemerintahan Jokowi-JK dikabarkan mencairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB).
Hal itu mendapat kritikan dari anggota Komisi XI DPR Partai Gerindra
Heri Gunawan. Menurutnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja
oleh World Bank maupun ADB karena ada beberapa persyaratan dan tahapan
yang musti dipenuhi pemerintah.
"Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau
mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum
World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke
rekening pemerintah Indonesia," terang dia kepada TeropongSenayan di
Jakarta, Jumat (11/03/2016).
Meski demikian terlepas benar atau tidak informasi tersebut, lanjut
Heri, yang pasti hal itu perlu dikritisi, dan pemerintah harus
transparan.
"Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali
pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu,
mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu
diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan," tegas dia.
Selain itu, Heri juga berharap agar dana yang dicairkan tidak sesuai
penggunaannya itu harus direspon oleh institusi terkait, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus
ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas
dia.
Tak hanya itu, kata dia, Dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN.
"Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan
dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka Pemerintah
Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam
ketidakpastian keadaan," pungkas dia. [Teropong Senayan]