Muzakir Manaf (klikkabar.com) suara-tamiang.com , BANDA ACEH -- Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), H Muzakir Manaf yang...
 |
| Muzakir Manaf (klikkabar.com) |
Menurut Mualem, satu juta per KK itu dia janjikan, jika bagi hasil minyak dan gas (migas) Aceh sudah lancar dengan adanya PP Migas.
“Jadi, jangan disalahartikan ya. Memang saya pernah mengatakan satu juta per KK itu waktu kampanye dulu, tapi itu akan kita realisasikan jika PP Migas kita disahkan oleh pusat, karena kita penghasil migas yang melimpah ruah, sumber daya alam kita sangat banyak. Kalau sudah ada pembagian hasil migas itu, pasti akan kita realisasikan,” ujar Mualem.
Ia menyesalkan karena selama ini ada pihak-pihak yang membalikkan fakta dan memojokkan mereka dengan janji kampanye tersebut. Ditanya sudah sampai di mana proses PP Migas itu, Mualem mengatakan sudah rampung, namun ia tidak begitu tahu sudah sampai di mana prosesnya, karena itu wewenangnnya gubernur. “Jadi sekali saya katakan itu janji kampanye jika PP Migas disahkan, ini saya rasa perlu diluruskan,” ujar Mualem.
Pada kenyataannya, PP yang dimaksud Mualem itu sudah diundangkan pada 5 Mei 2015 lalu. PP dimaksud adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. PP ini merupakan amanat dari Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Pada Pasal 3 PP itu diatur bahwa kewenangan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat pada wilayah laut 12 hingga 200 mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola bersama (joint management) dengan bagi hasil penerimaan 70% untuk Pemerintah RI dan 30% untuk Pemerintah Aceh 30%.
Awalnya Aceh meminta porsi penerimaan bagi hasil untuk Pemerintah Aceh 70%, sedangkan untuk pusat 30%. Tapi yang berhasil diperjuangkan setelah didiskusikan dalam jangka waktu lebih kurang lima tahun, adalah persentase 70% untuk pusat, 30% untuk Aceh.
Tak ambil pusing
Terkait tak hadirnya dua Tuha Peuet PA yakni Zakaria Saman dan Zaini Abdullah, Mualem tak mau ambil pusing. Menurutnya, tidak hadirnya kedua petinggi PA itu mungkin karena berhalangan. “Mungkin mereka uzur (berhalangan) atau kesehatannya tak memungkinkan, ya terserahlah, tidak apa-apa tidak datang,” sebut Mualem seraya menambahkan hubungan dirinya dengan Zaini Abdullah sangat baik. (sb/serambinews)
