Foto : Ilustrasi suara-tamiang.com , KARANG BARU -- Dari Rp 1,03 Triliun anggaran belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2015, serapan b...
 |
| Foto : Ilustrasi |
suara-tamiang.com, KARANG BARU -- Dari Rp 1,03 Triliun anggaran belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2015,
serapan belanja modal hingga 31 Agustus, baru sekitar 24,16 persen. Kondisi ini
disebabkan lambatnya pengerjaan proyek di lapangan. Sementara serapan belanja
operasional dan pegawai mencapai 49,76 persen. Idealnya, memasuki bulan
kesembilan, serapan belanja modal minimal 50 persen dari total anggaran APBK.
Kabid
Perbendaharaan DPKA Aceh Tamiang, Indra Bakti SE kepada Serambi, Minggu (13/9)
mengatakan, hingga 31 Agustus 2015, serapan anggaran secara umum 42,68 persen
atau setara Rp 440.872.780.159, dari total APBK Aceh Tamiang tahun 2015 sebesar
Rp 1.032.885.392.015.
Dari
jumlah tersebut, serapan terbesar untuk belanja operasional dan pegawai 49,76
persen. Sementara belanja modal baru 24,16 persen. Empat SKPK yang serapannya
masih rendah antara lain, Dinas PU yang anggaran belanja mencapai Rp
187.045.819.123 namun realisasinya 53.350.167.60. Dinas Pendidikan yang
anggarannya Rp 143.060.049.250 namun realisasinya Rp 53.807.551.892. Dinas
Kesehatan yang anggarannya Rp 65.115.447.021 realisasinya Rp 29.985.949.516 dan
Dinas Pertanian Rp 24.914.924.200 realisasinya baru Rp 7.882.025.254
Menurutnya,
realisasi ini masih dalam katagori rendah. Jika pekerjaan pembangunan di
lapangan dapat dikejar, bisa saja realisasinya tercapai di akhir tahun. Namun
pengalaman tahun 2014, untuk serapan belanja modal, 60 persen realisasinya
dilakukan di akhir tahun. “Meski secara total serapannya cukup stabil, namun
realisasi belanja modal seharusnya lebih tinggi, karena akan berdampak positif
terhadap perputaran ekonomi warga di daerah,” ujar Indra.
Kabag
Pembangunan Pemkab Tamiang, Ir Nova Pahlevi mengaku, masalah serapan anggaran
ini sangat terkait dengan kegiatan pelelangan yang tahun ini agak lamban.
“Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan lelang proyek. Seperti kesiapan
pokja, anggaran yang besar, orang (SDM) terbatas, berkas sudah diserahkan namun
belum ada jadwal lelang, termasuk proyek sudah dikontrak namun tidak langsung
dikerjakan,” paparnya.
Dinas
yang serapan anggarannya rendah, di antaranya Dinas Pertanian dan Peternakan
Aceh Tamiang. Hingga akhir Agustus 2015, serapan anggaran di dinas ini baru 11
persen. Kadis Pertanian Drh Yusbar mengatakan, salah satu faktornya, ada paket
proyek diklaim oleh beberapa orang, yang mengaku berhak mengerjakan proyek
tersebut.
Sementara,
Rp 12 miliar paket proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan,
masih dalam tahap survei dan perencanaan gambar. Ada juga 15 proyek pekerjaan
yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung (PL) yang juga diklaim oleh
banyak pihak. Sehingga harus diselesaikan secara berembug, agar pekerjaan tersebut
dapat segera dilaksanakan. Yusbar mengaku, saat ini pihaknya mengejar waktu
untuk merealisasikan serapan anggaran yang hanya tersisa empat bulan lagi.
“Belum lagi faktor alam dimana saat ini mulai memasuki musim penghujan, yang
sering membuat lokasi proyek terendam banjir, sehingga menghambat pengerjaan,”
ujarnya. (md/serambinews)
