HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Kepala SKPK di Aceh Tamiang Jangan Terpengaruh Pencopotan

Muhammad Yunansyah (andalas) suara-tamiang.com , KARANG BARU -- Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dijajaran Pemerinta...

Muhammad Yunansyah (andalas)
suara-tamiang.com, KARANG BARU -- Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dijajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang diminta, untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Junaidi dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Fuadi beberapa waktu lalu oleh Bupati Aceh Tamiang.

"Pencopotan itu merupakan hal yang wajar, selain itu juga jangan dipolitisir lebih jauh yang mengakibatkan timbulnya permasalahan baru,” tegas Muhammad Yunansyah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (10/9).

Yunansyah menjelaskan, jika para Kepala Dinas terpengaruh dengan keadaan seperti ini maka tidak tertutup kemungkinan hal tersebut akan berimbas terhadap kelancaran roda pemerintahan di kabupaten Aceh Tamiang.

“Terlebih lagi munculnya rasa malas bekerja yang dikhawatirkan akan diganti secara tiba-tiba,” ungkapnya.

Terkait pergantian seorang pejabat yang dilakukan oleh Bupati tentunya telah melalui proses dan mekanisme serta aturan berlaku. “Karena itu setiap pejabat struktural terutama pejabat eselon II dan III yang diangkat dan diberhentikan harus siap menerima konseksuensi dari pimpinan,” jelas Yunansyah.

Menurutnya, menyangkut permasalahan pemberhentian Kadis PU Junaidi dari jabatannya dan kini semakin ramai diperbincangankan sejumlah kalangan dinilainya, adalah sebuah hal yang terlalu dibesar-besarkan, “Bahkan saling menyalahkan satu sama lain, sebenarnya ini antara siap dan tidak siap saja,” cetus Yunan.

Lanjutnya, jika memang ada kesalahan hendaknya pihak-pihak yang berkaitan untuk saling membuka diri dengan menempuh jalur musyawarah, bukan malah saling berbalas pantun di media cetak.

"Kita kuawatir momentum ini akan dimanfaatkan kalangan tertentu untuk kepentingan segelintir orang dan pasti akan mengganggu roda pemerintahan yang berdampak pada pembangunan. Semua pihak harus yang berkaitan harus membuka diri dengan jalur musyawarah bukan untuk saling menyalahkan. Jangan sampai isu tersebut untuk kepentingan Pilkada mendatang," tegas Yunansyah. (wan/andalas)