Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Selain kebutuhan yang menyangkut upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan...
 |
| Foto : Ilustrasi/google |
"Fasilitas peralatan yang memadai, ruang kerja pelayanan administrasi, tempat tinggal pegawai, termasuk tempat ibadah yang belum ada," ungkap Kepala Pos Timbangan Seumadam, Muhammad Iqbal Sugito, Jumat(12/6) saat beraudensi dengan anggota DPRA Drs Jamaluddin di ruang kerjanya.
Menurut Iqbal, kondisi saat ini, fasilitas kamar tidur pegawai yang ada hanya tiga ruangan. Bahkan ada kamar yang kurang layak untuk dipergunakan.
Iqbal mengaku, untuk sementara ini dirinya masih mengontrak di luar komplek pos timbangan."Dengan keterbatasan itu, saya harus mengalah dengan pegawai yang ada," ujarnya.
Di sisi lain, sambung Iqbal, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan wacana pelayanan berupa jaringan koneksi internet.
Hal itu harus juga disiapkan sesuai dengan arahan kementerian guna pembuatan pelaporan agar dapat dilakukan secara online dan mudah di setiap pos timbangan yang ada di daerah. Selanjutnya akan ada uji coba yang dilakukan bersama telematika provinsi.
Dijelaskannya, selama ini pembuatan pelaporan pemantauan dan pengawasan transportasi dilakukan secara manual. Yakni tiap dua minggu, laporan bulanan dan tahunan ke kementerian di Jakarta.
"Pos timbangan ini asset pemerintah pusat, hanya saja pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Aceh," jelas Iqbal.
Iqbal menyebutkan, memasuki bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri, setidaknya ruang area barang sudah harus ada.
Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya antrean panjang di saat sopir angkutan berhenti dan istirahat di jalan sehingga bias mengganggu kendaraan yang melintas. Sementara jalur sekitar pos timbangan rawan lakalantas.
Saat anggota DPRA Jamaluddin mempertanyakan soal tindakan penurunan barang yang melebihi tonase truk, Iqbal menuturkan, mereka belum memiliki fasilitas yang memadai dan alat yang mendukung untuk dilakukan itu.
"Bukan kita tidak melakukan tindakan penurunan barang. Akan tetapi masih memikirkan dampak yang negatif bagi sejumlah barang milik orang.
Apalagi ada kerugian bagi pihak lain," jelas Iqbal.
Dalam pengawasan angkutan, lanjutnya, alat timbang portable sudah bebas dengan kapasitas terberat kendaraan yang masuk ke pos timbangan.
"Usai lebaran akan dilakukan penertiban secara maksimal," ujar Iqbal yang baru beberapa bulan menjabat kepala pos timbangan perbatasan Aceh.
Sementara anggota DPRA Jamaluddin mengatakan, pihaknya siap membantu demi percepatan pembangunan.
"Untuk itu segala sesuatu menyangkut dengan wacana dan perencanaan sudah harus disiapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh di Banda Aceh," katanya. (indra/stc)
