Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang t...
 |
| Foto : Ilustrasi/google |
Dengan perhitungan belanja operasional, 74,41%, belanja modal 25,46%, dan belanja tidak terduga 0,13% dari keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut.
"Pengelolaan keuangan dari pendapatan daerah tahun 2014, realisasi pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiaya penyelengaraan pemerintahan Rp 925 miliar lebih.
Pencapaiannya 101,2% dari target sebanyak Rp 913,995 miliar lebih," kata Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati, Senin (1/6) di ruang utama gedung DPRK Aceh Tamiang, pada rapat paripurna I LKPJ dan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2014.
Bupati merinci, realisasi dari pos pendapatan asli derah (PAD) mencapai 10,5% dari total realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp 97,374 miliar lebih yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sekitar 8,58%, retribusi 73,6%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2,8, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai 14,86%.
Sementara perolehan pendapatan transfer mencapai 89,44% dari total realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp 827,607 miliar lebih yang terdiri dari dana perimbangan 74,3%, transfer pemerintah pusat lainnya 23,97%, dan transfer pemerintah provinsi 1,72%.
Bupati menjelaskan, seperti tahun sebelumnya porsi belanja operasional masih lebih besar dibanding belanja lainnya.
Yakni didominasi pada belanja pegawai yang mencapai mencapai 46,5% dari total realisasi belanja daerah tahun itu. Jumlah tersebut jauh berkurang jika bandingkan tahun 2014 yang mencapai 60,1%.
"Tahun 2014 terdapat surplus yang merupakan selisih lebih besar realisasi pendapatan terhadap belanja sejumlah Rp 27,851 miliar lebih pada pos pembiayaan daerah.
Sedangkan realisasi penerimaan sebanyak Rp 81,401 miliar lebih atau mencapai 100% dari total target anggaran penerimaan," sebut Hamdan.
Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman usai menerima LKPJ tersebut mengatakan, kesemuanya itu akan disampaikan kepada para dewan dan fraksi sebagai bahan acuan penyampaian pemandangan umum anggota dewan. (indra/stc)
