Foto : Ilustrasi (lampost) suara-tamiang.com , LANGSA -- Tolak ukur penilaian Opini WTP yg diterima oleh Pemerintah Aceh Timur dalam ...
Foto : Ilustrasi (lampost) |
suara-tamiang.com, LANGSA -- Tolak ukur penilaian Opini WTP yg diterima oleh
Pemerintah Aceh Timur dalam satu tahun terakhir ini sementara berdasarkan dari
hasil pengamatan dan analisis data yang ada pada LSM KaNA banyak kegiatan
pekerjaan pemerintah Kabupaten ini disinyalir terindikasi mengandung unsur
permasalahan.
Hal ini dikatakan Muzakir ketua LSM KaNA disebuah
warung kopi Corner di Langsa Kamis (4/6), menurut dia dari data yang ada hasil
pengamatan/investigasi di lapangan, banyak pekerjaan yang dilaksakan tindak
dengan semestinya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muzakir mencontohkan
persoalan pengadaan barang dan jasa yang ada pada ULP dan LPSE juga terjadinya
penyakit lama yakni bagi bagi proyek.
Salah satunya masalah pengadaan barang jasa pada
Dinas Kesehatan Kabupaten itu hingga sampai sekarang masih belum ada
penyelesaiannya dengan pihak berwenang.
Masalah proyek-proyek yang tidak pernah selesai
(terbengkalai) hal yang paling menyolok adalah
tentang keterbukaan informasi publik itu tidak pernah dikelola dengan
semestinya, untuk mendapatkan buku salinan APBK saja tidak diberikan, kata nya
itu Rahasia Negara bagaimana bisa mendapatkan OPINI WTP, tuding Muzakir.
Oleh karena itu bisa saja pekerjaan atau kegiatan yang tidak dikelola dengan baik itu tidak di laporkan, makanya Opini WTP didapatkan oleh Pemkab Aceh Timur, kalau tidak ada manipulasi data yang di berikan berat pemerintah kabupaten aceh TIMUR ini dapat Opini WTP.
Kita memohon kepada pihak badan pemeriksa
keuangan BPK untuk mengumumkan hasil auditnya agar rakyat Aceh Timur ini dapat
memahaminya dan menjelaskan kepada publik dasar apa memberilan Opini WTP.
Kalau memang tidak dapat menjelaskan dasar
penilaian Opini WTP ini, maka BPKRI Perwakilan Aceh harus ditinjau kembali dan
harus di sesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada, jangan ada lagi
Manipulasi data yang menjurus kepada pembodohan publik.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah
opini audit yang akan di terbitkan jika Laporan Keuangan diangap memberikan
Informasi yang bebas dari salah saji material. (Saiful Alam, SE/stc).