suara-tamiang.com, KARANG BARU -- Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta PNS Badan Penyuluhan (...
Kegiatan tersebut merupakan program pemerintah daerah demi menjaga aparatur birokrasi bebas dari pemakaian narkoba.
Kepala Dinkes Aceh Tamiang dr Fajri Menjelaskan, kegiatan pemeriksaan air seni khusus dilakukan untuk kalangan PNS dan CPNS di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Saat ini, untuk setiap satker pelaksanaan tes urine sudah mencapai 80%.
"Namun jika untuk seluruh PNS di Aceh Tamiang, pemeriksaan baru mencapai separuh atau 50%," katanya.
Sejumlah pihak yang ikut dilibatkan bekerjasama dalam pemeriksaan urine tersebut adalah Dinkes, Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang, RSUD Aceh Tamiang dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
"Tes urin dilakukan secara rotasi Setelah seluruh pegawai kantor dinas atau badan di seluruh satker sudah selesai, tes urine akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan," ujar Fajri.
Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Aceh Tamiang, Julaman menambahkan, kemarin pemeriksaan dilakukan di dua instansi yakni Bapeluh dan DKP. Jika dari pemeriksaan ada pegawai yang positif narkoba, akan dilakukan tes lanjutan.
"Sebab, pengaruh mengonsumsi obat resep yang memiliki zat yang sama dengan jenis narkoba, bisa menimbulkan hasil positif juga," jelasnya.
Sementara Kepala DKP Ir Agustin di sela kegiatan tes urine mengatakan, selaku kepala dinas dia menyambut baik program ini.
"Saya sudah duluan diperiksa beserta seluruh kepala SKPK di kantor bupati sekitar tiga pekan silam. Namun pemeriksaan untuk pegawai DKP terbilang dadakan, sehingga kami khawatir jika hasil tes urine ada yang positif pasti akan membuat malu pribadi dan nama baik dinas," ujarnya sembari berharap tidak ada bawahannya yang positif narkoba. (dede/stc)
Foto : Tes Urine PNS Petugas dari Dinkes dan RSUD Aceh Tamiang melakukan pemeriksaan urine para pegawai negeri sipil di Dinas Kelautan Perikanan Aceh Tamiang, Rabu 24 Juni 2015. Dalam kurun sebulan terakhir pelaksanaan program tes urine pemda tersebut sudah mencapai 50 persen lebih untuk seluruh kalangan PNS.(dede/stc)
