Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Hampir satu semester pasca mutasi akhir 2014 lalu, kini berhembus rumor di...
 |
| Foto : Ilustrasi/google |
Informasi yang dihimpun STC, pelantikan pejabat ini guna mempercepat proses realisasi program yang sudah disusun pada rencana kerja tahun anggaran 2015.
Hal tersebut dibenarkan oleh Samsuri, SE Kepala BKPP Kab. Aceh Tamiang yang ditemui, Selasa (23/06) sembari meminta agar para pejabat santai menghadapi isu reshuffle ini.
Reshuffle kabinet dikabarkan akan dilakukan pada sejumlah pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) yang dinilai tidak bekerja maksimal dalam mengaplikasikan visi dan misi pemerintah, namun menurut pria yang akrab disapa Ai itu tidak tertutup kemungkinan juga pejabat setingkat Kepala Dinas (Kadis).
"Mutasi merupakan hak preogeratif bupati, dan selaku PNS wajib siap ditempatkan dimana saja. Namun saya berharap jangan disebutkan dalam pemberitaan bahwa jabatan di dinas yang dianggap strategis bakal dicopot sebab ntar yang bersangkutan merengek-rengek kepada bupati agar dipertahankan”, ujar Ai.
Terkait reshuffle tersebut mendapat tanggapan dari salah seorang warga Kec. Kota Kualasimpang Raka Campli (33) mengatakan bahwa seperti diketahui saat ini sejumlah jabatan berkaitan erat dengan program ‘Nawacita’ Presiden Jokowi sehingga Bupati Hamdan Sati harus mensinkronkan pemerintah daerah dan pusat dengan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja (Satker) secara mendasar.
“Maka dari itu Bupati wajib mengetahui sosok Kadis seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin setiap Satker”. Sebutnya.
Selain itu kata Raka Campli, Bupati juga tidak perlu takut menunjuk seseorang untuk menduduki suatu posisi Kadis. Namun, yang menjadi catatan adalah jangan memilih sosok yang kontroversial.
"Ini pasti akan sangat melelahkan, karena Bupati Hamdan Sati akan sibuk menanggapi tudingan terkait sosok Kadis yang kontroversial. Dan nantinya Bupati tidak akan bisa bekerja maksimal memenuhi visi misinya", ujar Raka. (RICO FAHRIZAL/STC)
