Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rebung Permai Jaya diminta oleh berbaga...
 |
| Foto : Ilustrasi/google |
Permintaan tersebut disampaikan sejumlah lembaga usaha, LSM dan berbagai lapisan masyarakat dalam diskusi bersama manajemen BUMD PT Rebung Permai Jaya, perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda serta DPPKA yang berlangsung Senin (1/6) di Karang Baru.
Dalam diskusi itu Direktur Eksekutif Lembahtari Sayed Zainal, mengatakan, secara ilustrasi dengan perekrutan yang dilakukan Pemkab Aceh Tamiang terhadap PT Rebung Permai Jaya, sudah seharusnya melakukan berbagai langkah awal yang berkaitan dengan program BUMD di berbagai sector, di antaranya mengelola perkebunan sawit PT Wajar di Bandar Pusaka, lahannya berada di wilayah Aceh Tamiang.
"Saat ini masih banyak potensi lain yang dapat dikelola oleh Pemkab Aceh Tamiang di sejumlah sektor yang dinilai berpeluang untuk dikelola sebagai sumber pendapat bagi daerah.
Pemkab Aceh Tamiang terkesan tidak serius dan membiarkan begitu saja dan dikelola oleh oknum tertentu.
Melalui BUMD seharusnya dapat mengelola dan mengambil alih, seperti beroperasinya dapur arang yang bahan bakaunya terus dirambah di daerah pesisir dengan jumlah 635 dapur arang, yang hasilnya langsung dijual kepada pengusaha luar daerah," papar Sayid.
Pada kesempatan itu pula, Ketua DPRK Ir Rusman mengatakan, terhadap kelebihan HGU lahan perusahaan perkebunan merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat dikelola, bila setiap perpanjangan HGU dapat di-cover sesuai persennya.
"Akan tetapi hal yang dikesalkan adanya kelebihan lahan tersebut tidak diupayakan untuk kepentingan pemerintah," ucapnya.
Rusman menyebutkan, ganti rugi tanaman dan tanah bagi perusahaan perkebunan sudah menghabiskan anggaran belanja yang cukup besar.
"Menghindari hal itu terus berlangsung perlu data yang valid, sehingga dalam ganti rugi tidak terjadi kekeliruan," ujarnya.
PT Rebung Permai Jaya melalui Direktur Pemasaran Amiruddin menanggapi, persoalan perkebunan kelapa sawit PT Wajar saat ini sedang dalam proses penyelesaian di berbagai dinas terkait. Bahkan persoalan tersebut juga sudah disampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang agar dapat dikelola.
"Namun hingga saat ini pihak pemerintah menunggu tindaklanjutnya," ujar Amir.
Sambungnya, pada tahun ini BUMD sedang fokus mempersiapkan pengelolaan air minum kemasan sehingga berjalan dengan lancer.
"Bila terkendala dalam permodalannya, kami akan gandeng investor," ujar Amir yang diamini Direktur Utama T Insyafuddin, seraya menambahkan biaya yang dibutuhkan untuk membuka pabrik air minum kemasan berkisar Rp 1 miliar. (indra/stc)
