Foto : Ilustrasi/google suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, SIP akan mengambil langkah positif t...
| Foto : Ilustrasi/google |
Penzaliman tersebut kerap muncul akibat adanya limbah mematikan hasil produk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta kebun kelapa sawit milik PT Mopoli Raya,
Warga Kemukiman Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang selalu mengeluh dan berujung kepada rasa kekecewaan yang mendalam akibat pencemaran limbah yang diduga berasal dari salah satu perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. Mopoli Raya yang letaknya tidak jauh dari lokasi masyarakat selalu beraktifitas mencari nafkah.
Dampak yang diduga dari pencemaran limbah PKS PT. Mopoli Raya tersebut menyebabkan Ratusan hektare tambak dikawasan itu selalu mengalami kegagalan panen yang membuat masyarakat mengalami kerugian tenaga maupun materi dengan jumlah yang sangat besar.
Muhammad Adil (65) warga Kampung Gedung Biara kecamatan Seruway mengungkapkan hal itu kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, SIP pada Senin (25/5).
Kala itu politisi muda sekaligus Ketua DPC Partai PAN Kabupaten Aceh Tamiang itu sengaja di undang oleh para petani tambak dan nelayan di Kampung Tualang Kecamatan Seruway.
Kepada wartawan, Adil mengatakan kalau limbah yang berasal dari PT. Mopoli Raya telah mecemari ratusan areal tambak yang berada di lima kampung, diantara Kampung Tualang, Matang Sentang, Lubuk Damar, Sido Dadi dan Air Masin.
Menurut Adil, limbah PT. Mopoli Raya yang mencemari kawasan areal tambak tersebut terbagi dari limbah PKS dan limbah perkebunan (Afdeling) yang berada dikawasan tambak.
“ Benih udang sebanyak 150.000 yang telah ditabur semuanya mati, dan hal itu akibat limbah yang berasal dari PKS dan Perkebunan (Afdeling) PT. Mopoli Raya,” tegas Adil.
Adil menambahkan pihak PT. Mopoli Raya dan Perkebunan Afdeling membuang limbahnya melalui jalur Alur Sungai Pucuk Air Masin yang berda pada belahan Kampung Lubuk Damar dan Matang Sentang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air tambak, masyarakat memasok air dari sungai tersebut.
“PT. Mopoli Raya, yaitu Perkebunan Afdeling yang berada di Kecamatan Seruway selalu membuang limbahnya melalui Alur Sungai Puncuk Air Masin yang airnya juga selalu digunakan para petani tambak,” jelas Adil seraya menyebutkan bahwa pihak perusahaan kerap membuang limbah melalui paralon pembuangan.
Limbah dimaksud akhirnya menyebar kesegala penjuru dan meresap kedalam tambak milik warga. Hal senada juga dikatakan oleh Mbah Surep (72) warga Kampung Tualang yang mengalami kegagalan panen udang.
Mbah Surep menyebutkan, benih udang yang ditabur pada April 2015 lalu semuanya ludes, mati akibat keracunan limbah.
“ Keadaan seperti ini sudah bertahun – tahun dialami oleh para petani tambak. Kami selalu mengalami kegagalan panen akibat air yang dicemari oleh pihak perusahaan.
Sebanyak 100.000 benih undang kita tabur di bulan April 2015 lalu semua mati,” jelas Mbah Surep. Mbah Surep juga menambahkan, saat ini pemerintah tidak ada yang peduli dengan nasib para petani tambak.
Bahkan petani tambak kepiting dan ikan grafu juga mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh penjaga tambak kepiting Mat Lian (37) warga Kampung Lubuk Damar, disebutkan, sebanyak 300 kg bibit kepitingnya mati semua.
Semantara itu, Sitar (22) tahun warga Kampung Tualang pemilik tambak ikan grafu juga menyebutkan sebanyak 300.000 benih yang ditabur seluruhnya mengalami nasip sama, yakni mengambang mati.
Wakil Ketua DPRK Aceh Juanda yang melihat langsung kondisi petani tambak dilokasi itu mengatakan, bahwa dirinya akan mengambil langkah serius tentang nasib para petani tambak.
“ Kita akan mengambil langkah serius untuk segera menangani persoalan yang dihadapi para petani tambak,” jelas Juanda.
Menurutnya dari data dan fakta lapangan yang dilihatnya langsung, maka dirinya akan melakukan koordinasi dengan pihak Bupati melalui SKPK terkait untuk dapat segera menangani persoalan agar tidak berkembang menjadi tindakan yang tidak di inginkan oleh para petani tambak di Kecamatan Seruway yang selalu menerima air beracun produk PT Parasawita yang dilepas melalui jalur DAS tanpa memikirkan nasib masyarakat serta kelangsungan hidup makhluk lainnya yang berhabitat dizona DAS itu.
“ Semua SKPK terkait harus turun langsung melihat kondisi yang dialami para petani tambak. Badan Lingkungan Hidup (BLHK) Kabupaten Aceh Tamiang juga harus mengecek tentang limbah yang dimaksud,” jelas Juanda. (Soeparmin/stc)
