Foto : Ilustrasi suara-tamiang.com, LANGSA -- Jelang peringatan hari buruh sedunia pada 1 Mei mendatang, Tim Opini Publik Aceh bekerj...
 |
| Foto : Ilustrasi |
Diskusi yang dipandu oleh Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, Agusni AH sebagai moderator itu, menghadirkan pembicara diantaranya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa, Mursyidin Budiman, Wakil Ketua Komisi D DPRK, T. Ratna Laila Sari, Ketua DPD KNPI, Zulfan, SH, M.Si, Akademisi IAIN Langsa, Bachtiar Husein, MA dan Ketua DPC Federasi Serikat Pekerjaa Seluruh Indonesia (FPSI) Kota Langsa, Yusri Tambunan.
Kegiatan diskusi tersebut merupakan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan nasib buruh yang selama ini terkesan semakin termarginalkan.
Selain itu, pentingnya ada sebuah rekomendasi bersama untuk mendesak pemerintah merealisasikan UU ketenagakerjaan dan sejumlah regulasi lainnya.
Demikian dikatakan, Ketua Tim Opini Publik Aceh, Zulfadli Anwar yang didampinggi Ketua Panitia, Teuku Raja Syahrul kepada awak media disela acara tersebut.
Ia juga mengatakan, diskusi tersebut setidaknya berhasil merumuskan beberapa rekomendasi antara lain; pemerintah harus menghapus praktik outsorshing, penerapan upah kerja sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh dan Upah Minimum Regional (UMR) untu skala nasional. Selain itu, pentingnya pelatihan ketenagakerjaan, pemahaman undang-undang dan organisasi bagi buruh.
“Kita berharap kepada pemerintah Jokowi-JK agar memperhatikan nasib buruh agar mendapatkan penghidupan yang layak.
Buruh selama ini termarginalkan dan kerap tertindas sampai nyaris tergilas oleh pusaran kapitalis yang terus mencengkram. Untuk itu, butuh perhatian serius. Tidak hanya pemerintah, melainkan semua pihak,” imbuh dia. (HAI/Putra/harianaceh)
