desawarsa damai suara-tamiang.com, LANGSA -- Jelang satu dasawarsa (10 tahun) perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia d...
 |
| desawarsa damai |
Pasalnya, berbagai program pembangunan yang di gelontorkan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh masih belum mampu mendongkrak taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat.
Hal ini dikarenakan banyak program pembangunan yang mengambang dan belum menyentuh pada target sasaran yang di cita-citakan.
Kondisi ini di perparah lagi dengan minimnya daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang di kelola sejumlah Satuan Kerja (Satker), baik badan, dinas dan kantor di lingkungan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
“Damai hampir 10 tahun, namun peningkatan kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api. Membangun Aceh bermartabat dan sejahtera masih sebatas slogan dan retorika para elite semata.
Kenyataannya, kesenjangan sosial kian mengangga sehingga masyarakat kerap mengambil jalan pintas untuk memenuhi hajat hidupnya,” ungkap Ketua LSM Piranti Bangsa, Farid kepada wartawan, Jumat (3/4).
Di levelakar rumput, lanjut dia, saat ini sangat membutuhkan adanya peningkatan taraf hidup.
Terbukanya peluang kerja, adanya modal usaha serta pelatihan keterampilan hidup yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi demikian daerah, adalah hal yang diidamkan masyarakat.
“Bukan malah rakyat dijadikankomoditi politik para elite untuk memenuhi hajat dan hasrat birahinya semata,”tambah dia.
Persoalan narkoba misalnya, sambung Farid, sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sehingga jalan pintas diambil baik sebagai kurir maupun pengedar narkoba dilakoni demi mengebulnya asap dapur dalam rangka menyambunghidup.
Kemudian, aksi kriminal yang terjadi akhir-akhir ini juga dipicu oleh ketiadaan sumber pendapatan masyarakat.
Rakyat Butuh Kesejahteraan
Sementara itu, Rahmat (44), warga Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang juga merupakan eks kombatan, yang bergabung dengan pasukan GAM sejak tahun 1991 menuturkan selama ini petinggi GAM yang sudah jadi pejabat baik gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota dan anggota dewan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok terdekatnya saja.
Lantas, berbicara gamblang tentang turunan UUPA, baik seperti lambang dan bendera yang seolah itu kepentingan utama bagi masyarakat.
“Ureung rayeuk gadoh peugah ta lake bendera ngon lambang na keuh saboh amanah UUPA, Pakon han dipeugah breuh ngon campli njan keuh njang ta perle keu aso prut (orang besar/petinggi sibuk bicara minta pengesahan lambang dan bendera sebagai amanah UUPA.
Kenapa tidak mereka (petinggi-red) bicara tentang kebutuhan beras dan cabai yang merupakan kebutuhan pokok,” sebut Rahmad.
Ia juga menilai, persoalan bendera dan lambang yang dipergaduhkan ahir-akhir ini bukanlah keinginan rakyat secara umum. Melainkan, kepentingan segelintir elite semata.
Sementara rakyat butuh makan bukan bendera dan lambang. “Gabuk ngon bandera-lambang, kamoe ureung gasin perle pajoh bu ken bandera-lambang njan,” ketus dia.
Untuk itu, Rahmad menghimbau petinggi Aceh untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat diatas kepentingan lain termasuk bendera dan lambang.
Bagi dia, perjanjian damai merupakan titik awal membangun kehidupan baru yang lebih baik. Bukan malah menjadi malapetaka bagi masyarakat ketika dipimpin oleh putra-putra Aceh itu sendiri.
“Saat ini pemimpin kita adalah orang Aceh yang dulunya berjuang untuk kesejahteraan negeri indatu.
Jangan kemudian menjadi orang yang menutup mata terhadap kesejahteraan rakyat dan mementingkan kepentingan politis semata,” pungkas Rahmad seraya meminta semua pihak bersatu padu membangun Aceh secara islami, bersatu dan sejahtera dalam bingkai perdamaian abadi sebagaimana yang telah disepakati di Helsinky (MoU-red) di bawah payung pemerintahan yang sah (Saiful Alam).