suara-tamiang.com, Jakarta | Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa anggaran pembangunan akan naik hingga dua kali lipat pada tahu...
Peningkatan anggaran pembangunan ini tak lepas dari efek pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Anda tahu semua bahwa kita mengurangi subsidi sangat besar, malah subisidi kita sangat sedikit, akibatnya naik harga BBM (bersubsidi) dan harga BBM (dunia) di saat yang sama terjadi penurunan.
Akibatnya pemerintah memiliki angka positif untuk mempunyai kemampuan dana untuk dipakai untuk pembangunan," kata Kalla saat membuka rapat pimpinan nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Di samping itu, menurut Kalla, pengurangan subsidi BBM akan mengakibatkan perekonomian tumbuh lebih baik sehingga pendapatan dari sektor pajak pun meningkat.
"Dua ini (pengurangan subsidi dan meningkatnya pajak) akan menyebabkan anggaran pembangunan yang dalam bentuk anggaran untuk konstruksi akan lebih tinggi dari pada sebelumnya," ucap Kalla.
Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur baru 10 persen dari APBN, atau di atas Rp 150 triliun.
Diharapkan, tahun depan anggaran untuk pembangunan infrastruktur bisa naik menjadi Rp 300 triliun hingga Rp 400 triliun.
"Itu anggaran kita ingin mencapai kembali sekitar 20-25 persen dari pada seluruh APBN kita. Pada tahun ini hanya sekitar 10 persen, nah itu yang kita ingin capai sehingga dapat kita berikan kontribusi ke bangsa ini," kata Kalla.
Kendati demikian, ia mengingatkan perlunya untuk menyesuaikan rencana peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur dengan kebijakan moratorium pembangunan gedung pemerintah.
Meskipun menargetkan penambahan infrastruktur, Kalla meminta instansi pemerintah untuk tidak membangun kantor kecuali pembangunan sekolah, rumah sakit, atau balai pelatihan.
"Tetapi kantor mewah departemen, gubernur, bupati, itu akan kita stop dulu karena kita anggaap seluruh kantor birokrasi kita anggap sudah berlebihan," ucap Kalla.
Hari ini, Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang isinya melarang BUMN menggarap proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp 30 miliar.
Selanjutnya, proyek yang nilainya di bawah Rp 30 miliar tersebut akan diserahkan kepada perusahaan swasta nasional. (kompas.com)
Foto : Wakil Presiden Jusuf Kalla.
