suara-tamiang.com , KARANG BARU — Pemerintah Aceh dinilai ‘bego’ dan ‘sontoloyo’ sebab tak mampu menyerap anggaran pusat secara optimal,...
suara-tamiang.com, KARANG BARU — Pemerintah Aceh dinilai ‘bego’ dan ‘sontoloyo’ sebab tak mampu
menyerap anggaran pusat secara optimal, di penghujung tahun anggaran 2014. Seharusnya
Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) habis diimplementasikan dalam
bentuk pembangunan di Provinsi Aceh, malah sebaliknya Rp. 1 triliun
dikembalikan lagi ke pusat.
Dr Zulfan Lindan Komisi VI DPR RI dari partai Nasdem,
menohok ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola dana APBN kedalam bentuk
pembangunan. Hal itu ditegaskannya kepada STC
dalam suatu bincang-bincang, Jumat akhir pekan lalu di Karang Baru, Aceh
Tamiang (Atam). Dalam masa reses di Dapil-nya.
Zulfan mengingatkan; pembangunan tidak hanya dalam
bentuk pekerjaan fisik saja, seperti Jalan dan Jembatan atau infrastruktur lain
penunjang nilai estetika wajah
pemerintah agar kelihatan maju dan berkembang, sementara rakyatnya terus
terpuruk, dibawah tekanan ketidakmampuan ekonomi.
Kalau melihat dari sisi fisik, pemerintah Aceh
berhasil. Coba lihat pundi-pundi ekonomi masyarakat kelas bawah, mapan atau
tidak?. Menurutnya, itu pertanyaan menggelitik sebagai tolok ukur, kebodohan
dilakukan oleh pemerintah Aceh. Sebab tak mampu mensejahterakan masyarakat arus
bawah.
Masih Zulfan, dana sebesar Rp.1 triliun yang
dikembalikan ke pusat, jika Pemerintah Aceh berpikir pembangunannya
diperuntukkan saluran irigasi persawahan,
home industry, mencetak persawahan pasang surut, pertambakan serta sektor
perikanan, diyakini, uang sebesar Rp.1 triliun itu tidak kembali ke pusat dan
habis.
“Saya menilai Pemerintah Aceh bodoh dan sontoloyo, dana
sudah diberikan dan disuruh habiskan koq
malah bisa dikembalikan lagi ke pusat, saya jadi bertanya, buat apa kita ajukan
anggaran ke pusat kalau harus dikembalikan lagi. Apa tidak ada pembangunan di
Aceh?,” tegas politisi Partai Nasdem ini.
Dikatakan; Pemerintah Aceh di tahun anggaran 2015 ini
menerima sebesar Rp.26 triliun kucuran dana pusat, menurutnya angka sebesar itu
sungguh pantastis dan bisa membangun apapun yng diinginkan. namun apakah dana
sebesar itu nantinya harus ada dikembalikan lagi ke pusat?.
Kalau itu terjadi, artinya bukan salah pemerintahnya,
tetapi salah pemimpinnya tidak sanggup memanajemen dan mengimplementasikan dan
tersebut. “Saya kira bangunan irigasi sangat penting di Aceh, sebab aceh juga
merupakan wilayah agraris dan pernah menyabet gelar swasembada pangan.”
Sangat banyak bisa dibangun dengan anggaran yang
melimpah tersebut. Sektor pariwisata Aceh sangat menjanjikan untuk
dikembangkan, namun disesuaikan dengan kultur, budaya, adat dan syariah nya.
“Saya akan dorong semua ini di pusat, untuk kemajuan Aceh secara menyeluruh dan
bisa menghasilkan PAD yang besar dari semua sector tersebut,” kata Ketua Umum
Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno ini mengakhiri. (syawaluddin/stc)
Teks foto :
Zulfan Lindan, Komisi VI DPR RI
