suara-tamiang.com , KARANG BARU - Pemerintahan Jokowi – JK tampaknya sudah bulat tekad akan segera segera menaikkan harga BBM, kemungkina...
suara-tamiang.com, KARANG BARU - Pemerintahan Jokowi – JK tampaknya sudah bulat tekad akan segera segera menaikkan harga BBM, kemungkinan pada kisaran Rp 8.500/liter. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar.
Hal tersebut disampaikan aktivis mahasiswa M. Ismail Yusanto via release yang diterima STC, Selasa (11/11). Dikatakan Ismail, dalam APBN-P 2014, memang disebutkan bahwa program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp 403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp 350,3 triliun, yaitu subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp 52,7 triliun.
Masih kata dia, pemerintah menilai angka subsidi itu harus dikurangi mengingat besarnya subsidi itu telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, misalnya anggaran untuk infrastruktur 2014 yang hanya sekitar Rp 200 triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp 70 triliun.
Menurutnya benar bahwa secara nominal subsidi BBM naik pesat dari hanya sebesar Rp 90 triliun tahun 2005, menjadi Rp 246 triliun pada tahun 2014. Bahkan bila memasukkan energi listrik, yang di dalamnya juga ada subsidi untuk BBM, total akan mencapai Rp 350,3 triliun.Meski secara nominal subsidi terus meningkat, tapi secara prosentase, porsi subsidi BBM terhadap APBN hampir tetap.
Tetapi menurut pemerintah, dengan menaikan BBM menjadi Rp 8.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 100 trilyun. Pertanyaannya, apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2013 saja ada sisa lebih dari Rp 20 trilyun. Jadi, dari sisa anggaran tahun 2013 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi sebagiannya.
Oleh karena itu jelas Ismail, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak, karena ini adalahkebijakan dzalim, yang pasti akan menyengsarakan rakyat sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya.
Ditambahkan Ismail, dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang notabene kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat.
Selain itu ujar Ismail, ini adalah kebijakan khianat. Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara.
“Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri. Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak Asing. Dan untuk itu, pemerintah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. Jadi, jelas sekali kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatanterhadap rakyat yang sangat nyata”. Tandasnya.
Disamping itu Ismail juga menyarankan guna mencari solusi agar pemerintah memperhatikan betul kebijakan yang diambil, sebab dalam pandangan syariat Islam, migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara demi untuk kesejahteraan rakyat.
Hal ini juga sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
“Oleh karena itu, kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim”. Pungkas Muhammad Ismail Yusanto. (rico fahrizal)
