suara-tamiang.com - Memasuki awal Agustus 2014, banyak dijumpai program Demotrasi Plot (Demplot) bidang perikanan di Badan Pelaksanan Pen...
Program Demplot yang dimaksud terdiri dari program Demplot Pembesaran Ikan Nila JICA dengan Pagu Anggaran Rp 42 Juta, demplot pembesaran Ikan Air Tawar (Gurami) dengan pagu anggaran Rp 25 Juta, demplot Perikanan Air Payau (ikan Nila Gesit) untuk kecamatan Seruway dan kecamatan Banda Mulia dengan pagu anggaran sebesar Rp 60 Juta dan Demplot Perikanan Air Tawar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 59.750.000,-.
Berdasarkan hasil Pantauan Suara Tamiang diberapa lokasi demplot seperti di Kelompok Tani Sido Makmur Kampung Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara, kelompok Tani Kampung Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Panyed dan kelompok Tani Kampung Mata Sepeng Kecamatan Banda Mulia Plang Program untuk kegiatan program demplot tersebut tidak ada, padahal program pelaksanaan sudah berjalan selama hampir 3 bulan.
Wakil Ketua KTNA Aceh Tamiang M. Hendra Vramenia yang dimintai tanggapan mengenai hal ini, kepada STC mengatakan dengan tidak adanya plang program di lokasi pelaksanaan program demplot perikanan, warga sekitar atau masyarakat umum tidak dapat mengetahui informasi apapun tentang program tersebut baik sumber dana nya, pagu anggaran maupun waktu pelaksanan program tersebut.
"Saya heran saja, apa boleh program demplot bidang perikanan yang di laksanakan di Bapelluh Atam yang bersumber dana APBK, tidak mencantumkan plang. Padahal, di diipa anggaran sudah tersedia anggaran untuk pembuatan plang sebesar Rp 200.000,- untuk satu buah plang program", jelas Hendra.
Menurut Hendra, aturan tentang pemasangan plang proyek atau plang program sudah tertuang dalam Pepres No 70 tahun 2012, Kepres No. 80 tahun 2003, dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari dana masyarakat yang diperoleh dari pungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah harus transparan", jelasnya.
Lebih jauh Hendra berharap, setiap program baik yang bersifat bansos, swakelola maupun proyek yang menggunanakan sumber dana pemerintah wajib memliliki plang proyek atau plang program sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika tidak segera diperbaiki, maka kedepan semua program atau pengerjaan akan menjadi serba misterius dan dari mana masyarakat bisa mengontrol suatu program atau pekerjaan kalau informasinya tidak ada. Dan kita juga ingin para wakil rakyat yang duduk di DPRK Aceh Tamiang tidak hanya diam saja, kita ingin mereka turun meninjau langsung pelaksanaan program demplot dan Sekolah Lapang (SL) yang dilaksanakan oleh Bapeluh Aceh Tamiang baik pada tahun 2013 maupun pada tahun 2014 tukas Hendra yang menjabat sebagai Wakil Ketua KTNA Kabupaten Aceh Tamiang mengakhiri.
Sementara itu Kabid Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di Bapelluh Aceh Tamiang Drh. Sri Dwi Yulida yang dikonfirmasi STC mengenai hal ini via seluler membenarkan bahwa program Demotrasi Plot (Demplot) Bidang Perikanan dilaksanakan pada bulan Mei 2014 (Anggaran Semester Kedua) dan plang program demplot perikanan di kelompok tani Sidomakmur, kelompok tani Kecamatan Tenggulun, dan kelompok tani di kecamatan Manyak Panyed baru dipasang pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014, sedangkan untuk kegiatan demplot perikanan di kelompok tani di kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Seruway sampai saat ini plangnya belum dipasang.
"Rencana Plang program demplot akan di pasang semua pada pertengahan bulan Agustus ini, dikhawatirkan kalau plang program terlalu cepat dipasang, akan cepat rusak atau kabur", jelas Drh. Sri Dwi Yulida yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) demplot bidang perikanan. (tim/stc)
Teks Photo : Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Tamiang M.Hendra Vramenia.
