INDRA | STC ACEH TAMIANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang beserta SKPK dan instansi terkait di jajarannya diminta meninda...
 |
ACEH TAMIANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang beserta SKPK dan instansi terkait di jajarannya diminta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap pertanggungjawaban barang dan jasa, belanja modal dan belanja bantuan.Hal yang demikian sebelumnya pernah dinyatakan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang.
Kemudian disampaikan kembali dalam pendapat akhir dua fraksi yakni Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Muda Sedia pada rapat paripurna mengenai Perubahan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2014 yang berlangsung di aula utama gedung DPRK, Selasa (12/8).
Selain itu, Fraksi Parta Aceh melalui penyampainya Juniati menyatakan, berkaitan dengan program yang telah disetujui oleh Banggar dan seluruh anggota DPRK, diminta tidak ada ada perubahan.
"Untuk itu perlu upaya bersama menjaga dan mengawal realisasi APBK-P secara transparan, sebagai fungsi lembaga pengawas terhadap kinerja eksekutif agar pemerintahan semakin layak dan baik," katanya.
Juniati kembali mengingatkan, dengan waktu yang tersisa pada tahun anggaran berjalan agar dapat direalisasikan secara maksimal.
Sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan APBK-P 2014 terdiri dari pendapatan daerah sebanyak Rp 913,995 miliar lebih, belanja daerah Rp 984,943 miliar lebih dengan besaran pembiayaan daerah menjadi Rp 81,401 miliar lebih.
"Itu semua agar dipergunakan sebaik mungkin guna kepentingan publik yang sifatnya mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta perlu ditingkatkan fungsi Badan Inspektorat yang berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah," ujar Juniati.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Muda Sedia melalui Ismail, mengatakan, diharapkan setiap SKPK dalam perencanaan pembangunan terlebih dahulu melalui lintas koordinasi, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran. Terutama dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek fisik.
"Sampai saat ini masih banyak kegiatan proyek fisik yang belum dilaksanakan. Khususnya dalam tahap pelaksanaan di penghujung tahun," ujarnya.
Lebih lanjut Ismail mengatakan, bagi SKPK yang mampu menghasilkan PAD lebih besar diminta agar Bupati Aceh Tamiang memberikan penghargaan.
Demikian pula sebaliknya, yang tidak mampu meningkatkan PAD sebaiknya digantikan dengan yang mempunyai kemampuan lebih dan responsibility yang tinggi.
Ismail juga meminta Bupati Aceh Tamiang segera memberdayakan BUMD yang telah dibentuk serta yang telah didukung peraturan daerah (qanun).
Tentunya hal itu dapat mendongkrak PAD serta menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal dapat lebih berkarya di daerah.
Sedangkan Saiful Sofyan, juru bicara Fraksi Demokrat menyatakan, perlunya perhatian Pemkab Aceh Tamiang khususnya di bidang pertanian.
Di mana masih banyak perbaikan sarana dan prasarana dibutuhkan, seperti irigasi dalam meningkatkan produksi pertanian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Saiful, sektor pertanian harus mendapat perhatian khusus dan bila mungkin terus-menerus dilakukan, dikarenakan sektor pertanian dinilai strategis yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Seperti yang hal yang menimpa persawahan petani di Kampung Seneubuk Aceh, Kecamatan Bendahara, Matang Seping, Paya Rahat, dan Kampung Besar.
Diketahui, di daerah tersebut ketika air laut pasang menerjang areal sawah. Air asin dapat menjadi kendala bagi usaha pertanian.
"Solusinya, untuk mengantisipasi perlu adanya pintu kontrol air di sekitar sawah yang dianggap rentan," ucap Saiful.(***)
Foto: Ilustrasi/panoramio.com
