suara-tamiang.com - Distribusi rumah bantuan bagi korban konflik di Kabupaten Aceh Tamiang yang jumlahnya 12 unit, dan dibangun melalui ...
Rumah yang diperuntukkan bagi mantan kombatan GAM, Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), anggota Pembela Tanah Air (Peta) dan korban konflik lain, dalam pembagiannya diduga ada permainan pihak tertentu terutama dalam proses penyaringan calon penerima.
Kasus itu pun telah dilaporkan ke Kejari Kualasimpang.Ketua LSM Transparency Aceh Kamal Ruzamal, Selasa (19/8) mengatakan, Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) telah mengalokasikan 12 unit rumah yang tersebar di tujuh kecamatan yakni Banda Mulia mendapat dua unit, Bendahara satu unit, Manyak Payed lima Unit, Bandar Pusaka satu unit, Rantau satu unit, Tenggulun satu unit dan Karang Baru satu unit.
Menurut investigasi mereka, ada indikasi penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang diminta BP2A, ada hubungan khusus antara oknum yang bertugas menyeleksi dengan penerima, transaksi jual beli atau kompensasi, serta rekayasa dokumen.
"Seperti rumah di Kecamatan Karang Baru, disinyalir tidak pernah dibangun sementara penerima bantuan hanya menerima kompensasi uang," ungkapnya.
Kamal menyatakan, dalam hal ini ada dugaan pelanggaran hukum yakni terhadap PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
Untuk itu Kajari Kualasimpang diminta mengusut indikasi korupsi pada penyaluran rumah bantuan tersebut.Kajari Kualasimpang Amir Syarifuddin SH saat dikonfirmasi atas laporan tersebut, membenarkan pihaknya telah menerimanya.
"Tapi untuk sementara belum dapat diberikan keterangan, kami akan mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu," ujarnya. (indra/stc)
Foto: Ilustrasi/seriau.com
