MEULABOH | STC - Ratusan warga bersama aparat desa dan mukim di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sepanjang Kamis (26/6) kemarin...
MEULABOH |
STC - Ratusan warga bersama aparat desa dan mukim di Kecamatan Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, sepanjang Kamis (26/6) kemarin bereaksi keras. Mereka
memburu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) setempat, Teuku
Zainal Abidin MT karena diduga telah memukul Najamuddin MSi, Camat Meureubo,
pada Rabu (25/6) lalu ketika meninjau prosesi penyembelihan hewan ternak untuk
dibagikan kepada ratusan yatim di wilayah itu.
Protes yang dilancarkan warga bersama aparat desa yang semula
berkumpul di desa dan selanjutnya menggelar musyawarah di Kompleks Perumahan
Nelayan di Kecamatan Meureubo itu, bertujuan menuntut pertanggungjawaban Teuku
Zainal Abidin. Kadistannak Aceh Barat itu mereka nilai arogan dan melakukan
tindakan premanisme, hal yang tak pantas dilakukan seorang pejabat pemerintah.
Kadistannak Aceh Barat, Teuku Zainal Abidin MT yang coba dihubungi Serambi, Kamis sore di Meulaboh mengenai hal itu enggan berkomentar. Ia malah mengatakan hak jawabnya biar Bupati Aceh Barat saja yang menggunakannya karena kasus ini sudah ditangani pimpinan daerah. “Keterangan saya sesuai kata Pak Bupati,” katanya.
Sementara itu, massa yang sudah berkumpul sejak siang di Meureubo sekitar pukul 15.30 WIB langsung mendatangi Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh, dengan harapan bisa bertemu dengan Bupati HT Alaidinsyah. Mereka menghendaki Kadistannak setempat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kami tidak terima aksi pemukulan ini, Kadistannak Aceh Barat harus bertanggung jawab. Kami tidak rela pimpinan kami dihina dan dilecehkan seperti ini,” teriak massa.
Melihat situasi yang tidak kondusif, Camat Meureubo, Najamuddin sekitar pukul 13.00 WIB kemarin malah melaporkan hal itu kepada aparat kepolisian di Mapolsek Meureubo. Dia khawatir aksi massa untuk mencari Kadistannak berakhir di luar yang diinginkan.
“Saya terpaksa meminta bantuan dan perlindungan kepada aparat kepolisian supaya hal ini bisa diredam. Saya tak ingin situasi terburuk terjadi jika masyarakat terus emosi,” kata Najamuddin kepada Serambi.
Menurutnya, warga dan aparat desa tidak terima sikap arogansi Kadistannak Aceh Barat itu yang menghajarnya saat berlangsung pembagian daging meugang kepada ratusan yatim di Kecamatan Meureubo oleh perusahaan pertambangan di wilayah itu.
Untuk menenangkan situasi yang kian memanas, Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai SIK melalui Kapolsek Meureubo, Ipda John Darwin langsung turun tangan. Ia hubungi salah satu peserta aksi untuk melakukan pendekatan dengan harapan aksi massa itu tidak anarkis dan melanggar hukum.
Upaya itu ternyata berhasil. Massa yang semula sempat emosi langsung reda dan berjanji tak akan melakukan perbuatan anarkis. Bahkan perwakilan warga setelah bermusyawarah dengan polisi, langsung memutuskan untuk menemui pimpinan daerah guna menyelesaikan kasus tersebut.
Menurut Ipda John Darwin, sejauh ini pihak kepolisian belum bisa mengambil sikap tegas terhadap tersangka pelaku karena Camat Najamuddin selaku korban belum membuat pengaduan resmi. “Kalau camat sudah bikin pengaduan, pelaku pasti bisa kita tindak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah kepada Serambi Kamis kemarin di ruang kerjanya mengaku kasus pemukulan yang diduga dilakukan Kadistannak terhadap Camat Meureubo itu diduga hanya karena salah paham saja dan tak adanya koordinasi yang baik antarsesama aparatur pemerintah.
“Ini semua salah saya, sehingga mereka (pejabat) terlibat insiden ini. Kedua pejabat ini tidak bersalah karena mereka berada di jalur tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang ada,” kata Bupati Alaidinsyah.
Didampingi Sekdakab Bukhari MM dan pejabat lainnya, bupati berharap kasus seperti itu tidak lagi terjadi di Aceh Barat. Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, antara korban dan pelaku akan diselesaikan perkaranya melalui jalur adat.
Sementara itu, Drs H Nadhar Putra MSi dari Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Aceh mengecam pemukulan terhadap Camat Meureubo itu.
Ketua DPP IKAPTK Aceh, Drs Bustami Usman SH MSi kepada Serambi kemarin sore mengatakan, tindakan Kadistannak Aceh Barat itu merupakan bentuk premanisme. Tindakan tersebut sama dengan mempertontonkan kekerasan di depan masyarakat. Padahal saat itu sedang ada kegiatan sosial keagamaan, yakni pemberian santunan kepada anak yatim.
“Kami mengecam tindakan Kadistannak Aceh Barat itu. Kami imbau Distannak dan pejabat lainnya jangan mengedepankan premanisme dalam bertugas,” tegas Bustami didampingi Humas DPP IKAPTK Aceh, Frans Delian dan Almuniza.
Bustami juga meminta Bupati Aceh Barat dapat menyelesaikan masalah itu dan mengambil tindakan tegas terhadap Kadistannak yang “ringan tangan” itu. (edi/adi/serambinews)
Kadistannak Aceh Barat, Teuku Zainal Abidin MT yang coba dihubungi Serambi, Kamis sore di Meulaboh mengenai hal itu enggan berkomentar. Ia malah mengatakan hak jawabnya biar Bupati Aceh Barat saja yang menggunakannya karena kasus ini sudah ditangani pimpinan daerah. “Keterangan saya sesuai kata Pak Bupati,” katanya.
Sementara itu, massa yang sudah berkumpul sejak siang di Meureubo sekitar pukul 15.30 WIB langsung mendatangi Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh, dengan harapan bisa bertemu dengan Bupati HT Alaidinsyah. Mereka menghendaki Kadistannak setempat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kami tidak terima aksi pemukulan ini, Kadistannak Aceh Barat harus bertanggung jawab. Kami tidak rela pimpinan kami dihina dan dilecehkan seperti ini,” teriak massa.
Melihat situasi yang tidak kondusif, Camat Meureubo, Najamuddin sekitar pukul 13.00 WIB kemarin malah melaporkan hal itu kepada aparat kepolisian di Mapolsek Meureubo. Dia khawatir aksi massa untuk mencari Kadistannak berakhir di luar yang diinginkan.
“Saya terpaksa meminta bantuan dan perlindungan kepada aparat kepolisian supaya hal ini bisa diredam. Saya tak ingin situasi terburuk terjadi jika masyarakat terus emosi,” kata Najamuddin kepada Serambi.
Menurutnya, warga dan aparat desa tidak terima sikap arogansi Kadistannak Aceh Barat itu yang menghajarnya saat berlangsung pembagian daging meugang kepada ratusan yatim di Kecamatan Meureubo oleh perusahaan pertambangan di wilayah itu.
Untuk menenangkan situasi yang kian memanas, Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai SIK melalui Kapolsek Meureubo, Ipda John Darwin langsung turun tangan. Ia hubungi salah satu peserta aksi untuk melakukan pendekatan dengan harapan aksi massa itu tidak anarkis dan melanggar hukum.
Upaya itu ternyata berhasil. Massa yang semula sempat emosi langsung reda dan berjanji tak akan melakukan perbuatan anarkis. Bahkan perwakilan warga setelah bermusyawarah dengan polisi, langsung memutuskan untuk menemui pimpinan daerah guna menyelesaikan kasus tersebut.
Menurut Ipda John Darwin, sejauh ini pihak kepolisian belum bisa mengambil sikap tegas terhadap tersangka pelaku karena Camat Najamuddin selaku korban belum membuat pengaduan resmi. “Kalau camat sudah bikin pengaduan, pelaku pasti bisa kita tindak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah kepada Serambi Kamis kemarin di ruang kerjanya mengaku kasus pemukulan yang diduga dilakukan Kadistannak terhadap Camat Meureubo itu diduga hanya karena salah paham saja dan tak adanya koordinasi yang baik antarsesama aparatur pemerintah.
“Ini semua salah saya, sehingga mereka (pejabat) terlibat insiden ini. Kedua pejabat ini tidak bersalah karena mereka berada di jalur tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi yang ada,” kata Bupati Alaidinsyah.
Didampingi Sekdakab Bukhari MM dan pejabat lainnya, bupati berharap kasus seperti itu tidak lagi terjadi di Aceh Barat. Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, antara korban dan pelaku akan diselesaikan perkaranya melalui jalur adat.
Sementara itu, Drs H Nadhar Putra MSi dari Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Aceh mengecam pemukulan terhadap Camat Meureubo itu.
Ketua DPP IKAPTK Aceh, Drs Bustami Usman SH MSi kepada Serambi kemarin sore mengatakan, tindakan Kadistannak Aceh Barat itu merupakan bentuk premanisme. Tindakan tersebut sama dengan mempertontonkan kekerasan di depan masyarakat. Padahal saat itu sedang ada kegiatan sosial keagamaan, yakni pemberian santunan kepada anak yatim.
“Kami mengecam tindakan Kadistannak Aceh Barat itu. Kami imbau Distannak dan pejabat lainnya jangan mengedepankan premanisme dalam bertugas,” tegas Bustami didampingi Humas DPP IKAPTK Aceh, Frans Delian dan Almuniza.
Bustami juga meminta Bupati Aceh Barat dapat menyelesaikan masalah itu dan mengambil tindakan tegas terhadap Kadistannak yang “ringan tangan” itu. (edi/adi/serambinews)
Foto : Perwakilan masyarakat dan aparatur pemerintah di Kecamatan Meureubo, Kamis (26/6) sore tertunduk lesu usai keluar dari ruang rapat di Kantor Bupati Aceh Barat di Meulaboh guna mencari dan melaporkan sikap Kadistannak setempat. SERAMBI/DEDI ISKANDAR
