Rico Fahrizal | STC ACEH TAMIANG | Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, Bumi Muda Sedia julukan Kabupaten Aceh Tamiang masi...
Rico Fahrizal | STC
ACEH TAMIANG | Terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan, Bumi Muda Sedia julukan Kabupaten Aceh Tamiang masih tetap
dihadapkan berbagai masalah dan tantangan yang juga merupakan isu sentral
secara nasional yaitu masalah kemiskinan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Hal
tersebut disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati pada sidang paripurna
LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) tahun 2013 dan LPJ (laporan
pertanggungjawaban) pelaksanaan APBK (anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten) Aceh Tamiang tahun anggaran 2013, di ruang sidang utama gedung DPRK
Aceh Tamiang, 26/5/2014 lalu.
Dalam
paparannya, Hamdan Sati yang juga Ketua HKTI (himpunan kerukunan tani
indonesia) Aceh menjelaskan pendapatan daerah yang didapat dari sektor
intensifikasi penerimaan PBB, persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah,
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber pendapatan daerah ditahun anggaran 2013 total realisasi mencapai Rp
669.865.698.728,-.Pendapatan
daerah meliputi PAD (pendapatan asli daerah) dari total realisasi sejumlah Rp.
42 milyar lebih dengan perhitungan 6,36 persen.
PAD itu terdiri pendapatan
pajak daerah 23,29 persen, pendapatan retribusi daerah 47,16 persen, pendapatan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,03 persen dan pos realisasi
PAD yang sah mencapai 23,52 persen.
Sedangkan, pendapatan transfer sebesar Rp.
627 milyar lebih.Lanjut
Hamdan disidang paripurna yang dihadiri pimpinan kolektif, anggota DPRK,
Forkompimda plus, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag Setdakab, Sekwan, Kabag
Setwan, Kadis, Kaban, Kakan serta Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang, ditahun
anggaran 2013 realisasi belanja daerah mencapai Rp. 628.348.551.204,- atau
terserap sekitar 90,19 persen dari total anggaran belanja.
“Seperti
halnya pada tahun-tahun sebelumnya porsi belanja operasional masih lebih besar
dibanding belanja lainnya. Yang mendominasi komponen belanja pegawai mencapai
59,11 persen dari total realisasi belanja”. Ungkap Hamdan.
Sedangkan
pembiayaan ujar Hamdan yang juga pemilik saham PT Mopoli Raya, terdapat surplus
selisih lebih besar realisasi pendapatan terhadap belanja sejumlah Rp. 41
milyar lebih pada pos pembiayaan tahun anggaran 2013 terdapat realisasi
penerimaan daerah Rp. 39 milyar lebih atau mencapai 95,77 persen dari total
target, yang merupakan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun
sebelumnya.
“Sehingga
Silpa tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 81.401.698.709,-. Terkendala berpengaruh
signifikan dalam pengelolaan keuangan diantaranya laju pertumbuhan untuk gaji
PNS, belanja operasional penyelenggaraan pemerintah, sumber pajak dan retribusi
belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan dan pembiayaan
secara keseluruhan”.
Jelasnya.Hal
utama yang menjadi masalah, beber Hamdan adalah terbatasnya SDM (sumberdaya
manusia) yang mengelola keuangan daerah yang berlatarbelakang pendidikan
akuntansi disetiap SKPD dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.
Karena, masih
kata Hamdan, masalah ini menjadi perhatian didalam audit BPK-RI tahun 2013
untuk mengukur kesiapan daerah mengemban amanat pemerintah RI didalam PP Nomor
71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Dalam
kesempatan itu juga Bupati Aceh Tamiang menyampaikan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun anggaran 2013 yang sudah diaudit
resmi oleh BPK-RI Perwakilan IX Provinsi Aceh.
“Saya
menyadari bahwa didalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan masih terdapat berbagai kelemahan dan
kekurangan.
Untuk itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf
yang setulus-tulusnya kepada Dewan yang terhormat dan kepada semua pihak.
Semoga kelemahan dan kekurangan tersebut dapat kita sempurnakan bersama”. Ujar
Hamdan Sati.(***)
